Aset Tanah Negara di Korem 173/PVB Sah Terdaftar di IKMN

Status tanah yang berlokasi di Jl. Yan Mamoribo dan saat ini sedang dilakukan pembangunan kolam renang Korem 173/PVB adalah sah milik negara.
Share it:
 Danrem Kol. Inf. I Nyoman Cantiasa, S.E saat menggelar jumpa pers di Aula Yudha  Makorem
173/PVB,  terkait status lahan yang diklaim sejumlah masyarakat, Jumat (7/4)
Biak, Dharapos.com
Status tanah yang berlokasi di Jl. Yan Mamoribo dan saat ini sedang dilakukan pembangunan kolam renang Korem 173/PVB adalah sah milik negara.

Demikian penegasan Danrem 173/PVB, Kol. Inf. I Nyoman Cantiasa, S.E saat menggelar jumpa pers di Aula Yudha Makorem 173/PVB, Jumat (7/4).

Jumpa pers ini digelar untuk mengklarifikasi aspirasi maupun klaim sejumlah pihak ke DPRD Kabupaten Biak Numfor serta di sejumlah media sosial terkait status tanah pada lokasi dimaksud.

Dalam keterangan persnya, Danrem menyatakan bahwa status tanah yang diklaim dan diduga diserobot oleh TNI tersebut adalah sah milik Negara dan telah terdaftar dalam daftar kekayaan atau inventaris Negara/kekayaan milik Negara (IKMN) dengan nomor registrasinya 31708044.

“TNI tidak memiliki tanah, melainkan lahan itu milik Negara, anggota TNI hanya diamanatkan oleh Negara untuk menjaga tanah tersebut, karena tanah itu tanah Negara maka tidak boleh diambil atau menjadi hak orang lain,” kembali tegasnya.

Sementara itu ketika ditanya awak media terkait sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh Korem 173/PVB dengan pihak - pihak yang mengklaim lahan tersebut, Danrem mengatakan bahwa koordinasi selalu dilakukan dengan pihak – pihak tersebut.

“Korem 173/PVB sebagai satuan pengguna hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan aset barang milik Negara dan kami tidak ada wewenang sekecil apapun dalam hal pelepasan atau pengkajian hak, saran saja tidak boleh,” akuinya.

Mengakhiri keterangan persnya, Danrem kembali menegaskan bahwa aset tanah di Jl. Yan Mamoribo adalah asset Negara dan sudah sesuai Undang – undang yang berlaku.

Ia pu menyarankan apabila ada warga/keluarga yang masih keberatan, ia mempersilakan untuk menempuh jalur hukum.

Sebagai informasi, bahwa status tanah yang diklaim tersebut sah berdasarkan UU RI Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok – pokok agraria pasal 20, 22, 23, 26, 41, 43 dan berdasarkan surat overscom tanggal 16 November 1956 tentang penyerahan hak atas tanah dari masyarakat kepada Pemerintah Belanda.

Yang selanjutnya berdasarkan UU No 7 Tahun 1966 tentang kesepakatan antara Pemerintah Belanda dengan Indonesia terkait dengan keuangan maka aset Belanda harus diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga