Ingat ! Penyelenggara Negara Diwajibkan Memasukkan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melakukan sosialisasi tentang regulasi baru tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik secara langsung maupun secara elektronik di seluruh Pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Papua.
Share it:
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Jayapura, Dharapos.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melakukan sosialisasi tentang regulasi baru tata cara pendaftaran,  pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik secara langsung maupun secara elektronik di seluruh Pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Papua.

Regulasi tersebut berupa Keputusan KPK RI Nomor 07 Tahun 2005 yang diubah dalam Keputusan KPK RI Nomor 07 Tahun 2016.

“Terkait dengan regulasi KPK ini, semua penyelenggara negara wajib untuk menyusun atau melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online tersebut,” tegas Sekretaris Daerah Kota Jayapura Rasmus D. Siahaya, SH, MM, di kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (28/4).

Penegasan tersebut disampaikannya setelah sebelumnya mengikuti sosialisasi KPK RI di kantor 
Gubernur Papua sebagai tindaklanjut kerja sama KPK dengan Pemerintah Provinsi Papua pasca dilakukan launching pelaporan dan e-LHKPN atau sistem Online.

Diakui Sekda, untuk Pemerintah Kota Jayapura terkait LHKPN, sudah dilakukan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) namun masih bersifat manual.

Karena itu, saat dilakukan launching, Sekda langsung menyampaikan kepada Inspektur untuk segera mengikutsertakan tenaga dari Pemkot Jayapura guna mendapatkan pelatihan tentang sistem tersebut.

Sehingga dalam waktu dekat ini, Pemkot Jayapura akan membuat sistem pelaporan secara elektronik tersebut.

“Hal itu merupakan kewajiban dari semua penyelenggara negara baik itu pimpinan OPD, pejabat eselon III - IV serta bendahara juga wajib untuk mengisi laporan harta kekayaan melalui pelaporan e- LHKPN,” sambungnya.

Lanjut Sekda, Pemkot Jayapura melihat  langkah positif  KPK RI dalam melakukan regulasi ini, agar mempermudah penyelenggara negara menginformasikan harta apa yang menjadi miliknya.

“Bukan saja kepada KPK namun juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat sehingga melalui regulasi ini menunjukkan adanya transparansi. Karena apa saja yang diperoleh oleh penyelenggara negara harus dimasukkan sebagai informasi dalam harta kekayaan tersebut bahkan masyarakat juga bisa  melihat dalam sistem ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut, untuk pelaporan harus mengikuti ketentuan.

“Jadi, pelaporan pertama apabila seseorang belum menjabat, kemudian dalam waktu menjabat satu atau dua tahun harus melapor lagi, apabila ingin pindah jabatan maka harus melaporkan dan jika sudah selesai menjabat harus juga melaporkan,” beber Sekda.

Hal yang sama juga berlaku kepada pegawai negeri yang tidak menduduki jabatan tetapi sebagai bendahara, sebelum dia menduduki jabatan tersebut harus melaporkan hasil kekayaan.

Begitu pula, dalam menduduki jabatan selama setahun atau dua tahun harus melaporkan harta kekayaan dan jika tidak menduduki jabatan lagi harus kembali melaporkan harta kekayaan.

“Semua hal  tersebut telah diatur dalam keputusan KPK karena merupakan satu kewajiban penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan,” tukasnya.


(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga