KPK Dinilai Tebang Pilih Dalam Kasus Mantan Kadis PU Papua

Penetapan status tersangka yang dilakukan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Ir. Mikael Kambuaya (MK), dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 hingga saat masih terus dipersoalkan.
Share it:
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Jayapura, Dharapos.com 
Penetapan status tersangka yang dilakukan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Ir. Mikael Kambuaya (MK), dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 hingga saat masih terus dipersoalkan.

Pasalnya, sikap yang ditunjukkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada MK dinilai sangat tidak adil dibandingkan kepada pihak lainnya yang juga masih memiliki kaitan erat dengan kasus dimaksud.

“KPK meminta mereka yang telah menerima aliran dana tersebut agar segera mengembalikan keuangan negara tanpa menetapkan mereka sebagai tersangka,” beber Kuasa Hukum MK, Dr. Anthon Raharusun, SH,MH yang dikonfirmasi, belum lama ini.

Bahkan anehnya lagi, KPK juga meminta kepada pengusaha dalam hal ini PT. Bintuni Energi Persada (BEP) agar mengembalikan kerugian keuangan negara.

Padahal, hingga saat ini lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Sehingga bagaimana mungkin KPK meminta mengembalikan keuangan negara, sementara di satu sisi BPK-RI belum melakukan audit investigasi terhadap proyek dimaksud.

“Ini menunjukkan bahwa KPK telah melakukan tebang pilih dalam kasus ini, di mana paradigma atau
perilaku pemeriksaan terhadap Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah paradigma pemeriksaan, terutama dalam hal penetapan seorang tersangka bukan lagi didasarkan pada delik formal, melainkan didasarkan pada delik materiil,” kecamnya.

KPK, nilai Raharusun, seharusnya terlebih dahulu menanti hasil audit investigasi dari BPK-RI yang diberikan kewenangan UU mengaudit keuangan negara sebagai salah satu 4 syarat kelengkapan administrasi dalam pemeriksaan.

Sehingga tanpa itu, KPK tidak bisa memeriksa dan menetapkan seorang sebagai tersangka tanpa adanya hasil audit investigasi BPK.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Juru Bicara KPK agar tidak sekedar mem-blow-up di berbagai media dan membesar-besarkan kasus ini dengan membangun opini bahwa klien kami telah menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri bahkan bersekongkol dengan pengusaha dalam hal ini David Manibui untuk melakukan kejahatan terhadap keuangan negara,” cetusnya.

Apalagi, terhadap penyataan tersebut telah dengan sengaja menyudutkan harkat, martabat dan nama baik MK.

“Maka perlu kami tegaskan bahwa tidak ada niat jahat sedikit pun dari klien kami menggunakan jabatan dan kewenangannya bersekongkol untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga atau orang lain atau bahkan perusahaan. Sebab, selama hampir 25 Tahun bekerja dan mengabdi sebagai seorang birokrat di bidang ini dan telah mengelola keuangan negara dalam triliunan rupiah,” tegasnya.

Pihaknya menilai aneh penetapan MK sebagai tersangka, pada pemeriksaan  tanggal 10 Maret 2017 lalu di Gedung KPK, dan mempertanyakan hal itu kepada penyidik KPK.

Hanya saja, saat itu KPK tidak memperlihatkan dokumen penetapan tersangka.

“Terkait keterlibatan staf Bina Marga yang di duga terlibat dalam proses pelelangan maupun yang menerima aliran dana dari proyek ini yang hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, maka kami minta agar KPK segera menangkap dan menahan mereka yang jelas jelas diduga terlibat dalam proses pelelangan maupun yang melakukan mark-up terhadap harga satuan dalam proyek tersebut,”tegasnya.

Raharusun juga meminta kepada KPK untuk menghentikan proses pemeriksaan MK karena tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup dan/atau belum adanya hasil audit investigasi dari BPK sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pemeriksaan ini.

Sebelumnya, KPK RI menetapkan MK sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Kemiri-Depapre yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2015 provinsi Papua.

MK diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran untuk memperkaya dirinya sendiri. Dalam proyek senilai Rp 89,5 miliar ini, KPK menduga ada indikasi kerugian negara senilai Rp 42 miliar.

MK disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat kesatu KUHP.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Hukum dan Kriminal

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga