Pemkot Jayapura Belum Bisa Tindaklanjuti Regulasi Baru Terkait SIUP

Pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 terkait penghapusan aturan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan berlaku bagi perusahaan yang sudah berjalan atau eksis.
Share it:
Kepala DPMPTSP Kota Jayapura Johanis Wemben saat memantau proses pengurusan izin oleh pelaku usaha
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 terkait penghapusan aturan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan berlaku bagi perusahaan yang sudah berjalan atau eksis.

Regulasi ini berisi tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.

Terhadap itu, Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Penaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat belum siap untuk menindaklanjuti regulasi tersebut.

Meski Permendag tersebut telah keluar dan sudah di kantongi DPMPTSP Kota Jayapura terkait penerbitan surat izin usaha perdagangan, namun pihaknya merasa perlu dilakukan sosialisasi lebih awal terhadap format perubahan.

“Kami sampai saat ini masih tetap memberlakukan aturan yang lama,” ungkap Kepala DPMPTSP Kota Jayapura, Yohanis Wemben, kepada Dharapos.com, Rabu (26/4) disela-sela meninjau dan memantau proses pengurusan izin oleh pelaku usaha.

Menurut Wemben, semestinya Pemerintah pusat, ketika ada perubahan regulasi yang berkaitan dengan SIUP sudah lebih awal melakukan upaya sosialisasi ke daerah-daerah termasuk kota Jayapura, agar Pemerintah daerah memahami tentang ketentuan yang baru.

“Dengan itu maka tentu kita tidak salah karena dalam ketentuan yang terbaru tidak ada format pada lampiran untuk perubahan SIUP,” urainya.

Karena perubahan yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 yaitu penghapusan sehingga pasal 7, SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan melakukan kegiatan usaha sementara pada ayat 2 yang dihapus pada ketentuan Permendag Nomor 36 Tahun 2017.

Kemudian pada ketentuan pasal 16 yang diubah antara lain Pasal 6, dimana setiap  usaha perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan atau pergantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenai retribusi.

Dimana ketentuan pasal 20 diubah, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ,14, ,17,18 ayat 1, dikenakan sanksi administrasi.

“Hal ini yang kami lihat saat ini pada ketentuan yang terbaru semestinya dari Pemerintah pusat harus melampirkan format. Kemudian bagaimana mengenai perpanjangan, karena ketika melihat ketentuan yang lama yaitu mengatur mengenai perpanjangan masa berlaku 5 tahun kemudian diperpanjang lagi,” beber Wemben.

Akibatnya, jika ada perubahan maka setiap saat pelaku usaha yang ingin mendaftar di beberapa pekerjaan maka harus mengurus SIUP berulang-ulang.

Sehingga SIUP ini bisa dijadikan sebagai bahan permainan bagi pelaku usaha, dan di anggap  biasa-biasa saja.

“Dan bagi kami di daerah ini menjadi kendala sehingga kami masih sulit menyesuaikannya, makanya terhadap persoalan ini, pusat harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu,” desaknya.

Diakui Wemben, hal ini juga sudah pernah dipertanyakan ketika Pemerintah provinsi melakukan kegiatan mengenai penanaman modal dan CSR ke pejabat dari BKPM pusat. Dan dijanjikan akan dilakukan koordinasi dengan Kemendag RI supaya daerah tidak bingung untuk menerapkan ketentuan yang ada.

Untuk itu, Wemben meminta terkait dengan penghapusan SIUP ini maka pemerintah pusat harus lebih jeli untuk melihat hal tersebut.

“Pengurusan SIUP maupun TDP juga tidak dilakukan pungutan biaya karena semua sudah di gratiskan.
Sehingga hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah pusat agar daerah bisa menyesuaikan untuk pelaksanaannya,” harapnya.

Intinya, setiap keluar UU berupa perubahan regulasi, Pemkot dalam hal ini DPMPTSP wajib menyesuaikan tapi pemerintah pusat harus mempunyai format untuk dilampirkan dalam Permendag tersebut.

Dikhawatirkan juga akan terjadi penyalahgunaan SIUP seperti pengambilan kredit di bank seperti dilakukan lebih dari 1 Bank.

“Dan ketika pengembalian tidak maksimal maka munculnya kredit macet , sehingga perlu ada pertimbangan dari pemerintah pusat,” tukasnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga