Persoalan Sengketa Pilkada Kota Jayapura Sudah Selesai

Sengketa Pilkada di Kota Jayapura menjadi salah satu proses demokrasi terpanjang yang pernah di lalui karena cukup memakan waktu lama dengan diwarnai berbagai macam ragam gugatan.
Share it:
Wali Kota Terpilih DR. Benhur Tomi Mano, MM saat bersama Prof. Dr. Refly Harun pada satu kesempatan
Jayapura, Dharapos.com 
Sengketa Pilkada di Kota Jayapura menjadi salah satu proses demokrasi terpanjang yang pernah di lalui karena cukup memakan waktu lama dengan diwarnai berbagai macam ragam gugatan.

Berawal dari Panwaslu, PTTUN, Mahkamah Agung, DKPP dan terakhir Mahkamah Konstitusi Repubik Indoensia (MKRI).

Dan, pada akhirnya, MK telah memutuskan bahwa permohonan pihak pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing.

“Maka tidak ada lagi gugatan atau masalah hukum lainnya,” tegas Tim Penasehat Hukum BTM -HaRUS, Prof. Dr. Refly Harun yang dikonfirmasi, Rabu (4/4).

Saat ini, lanjut dia, hanya tinggal menunggu penetapan KPUD Kota Jayapura dan selanjutnya pengusulan ke DPRD secara administratif  untuk kemudian diusulkan ke Gubernur agar segera dilakukan pelantikan.

“Gugatan pemohon di tolak akibat materi yang diajukan terlalu lemah dan kita mengeksploitasi kelemahan itu, seperti masalah tenggat waktu, masalah legal standing  pemohon yang dalam mekanisme calon tunggal dimungkinkan adanya permohonan dari pemantau,” jelas Refly.

Meski demikian, hal itu tidak bisa sembarang karena saat mengajukan permohonan, karena  pemantau harus terakreditasi.

“Terbukti  saat sidang sengketa, bahwa terbukti yang datang berbekal surat kuasa saja tidak ada. Untuk organisasi harus ada orang yang mewakili, minimal mendapat surat kuasa karena organisasi terdiri dari kumpulan orang,” rincinya.

Sebagaimana dalam AD/ART sebuah organisasi, yang menunjuk Wakil Ketua dan sekretaris sementara keduanya tidak datang dan harus memberikan kuasa ke pihak lain.

“Ternyata bahwa organisasi yang datang tidak bisa menunjukkan kuasa yang benar-benar memiliki kuasa khusus,” sambungnya.

Dan yang lebih penting lagi, substansi /materi permohonan bisa dibantah terutama dalam mempermasalahkan
hal- hal yang sebenarnya tidak dipersoalkan seperti terkait dukungan PKPI.

“Karena KPUD melaksanakan putusan pengadilan dan itu pun KPUD juga dikatakan terlalu terlambat, sampai menunggu putusan inkrah dari Mahkamah Agung baru dilaksanakan. Jadi, intinya prosedur hukum sudah dilaksanakan,” tandas Refly.

Dengan putusan ini, maka kemenangan DR. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, MM  tidak bisa diganggu gugat.

Refly berharap, Pemerintahan di Kota Jayapura ke depan berjalan lancar dan kepala daerah terpilih  bisa menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya tanpa ganjalan atau sandungan yang berarti.

“Dan bisa lebih memajukan Kota Jayapura,” harapnya.

Untuk langkah selanjutnya,  tinggal KPUD Kota Jayapura menetapkan hasil pemilihan kepala daerah yaitu menetapkan pemenang untuk diusulkan kepada DPRD.

DPRD kemudian mengusulkan kepada Gubernur untuk segera dilakukan proses pelantikan.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga