Seluruh Pelayanan Perizinan Menjadi Kewenangan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu instansi yang dibentuk dalam upaya deregulasi dan debirokratisasi perizinan penanaman modal.
Share it:
Aktivitas pelayanan perizinan yang sementara berlangsung di DPMPTSP Kota Jayapura
Jayapura, Dharapos.com
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu instansi yang dibentuk dalam upaya deregulasi dan debirokratisasi perizinan penanaman modal.

“Dokumen izin yang diterbitkan DPMPTSP telah di delegasi kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTS Kota Jayapura sejak dinas ini masih berstatus badan,” ungkap Kepala DPMPTSP kota Jayapura,Yohanis Wemben diruang kerjanya, Rabu (19/4).

Untuk penandatanganan semua izin tersebut memang harus ada rekomendasi dari dinas spesifik seperti Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup atau dinas lainnya.

“Seperti izin kesehatan memang harus ada rekomendasi dari provinsi dan Dinas. Apabila rekomendasinya cepat misalnya yang berhubungan dengan izin kesehatan atau izin apotek juga dokter praktek maka cepat juga diselesaikan,” urainya.

Begitu pula yang berhubungan dengan izin lingkungan maka prosesnya secara teknis ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

“Namun hasil akhir atau outputnya nanti semuanya berada pada DPMPTSP untuk menandatangani dokumen tersebut dan bukan lagi pada dinas yang bersangkutan. Artinya semua dokumen yang berhubungan dengan dokumen lingkungan tetap ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP,” lanjutnya.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan terkait izin operasional sekolah harus ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari dinas teknis dimaksud.

“Jadi, yang berhubungan dengan kewenangan saat berstatus badan, terkait semua urusan perizinan dan non perizinan sudah diserahkan sepenuhnya instansi kami yang telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” tandasnya.

Wemben kemudian mencontohkan untuk  izin trayek saat ini bisa selesai hanya dalam waktu 30 menit.

“Begitu simpel dalam pengurusan Izin trayek tersebut, tentu untuk Provinsi Papua, baru di Kota Jayapura,” sambungnya.

Sementara untuk perpanjangan SITU diupayakan dalam waktu 3 jam sudah harus selesai , padahal sebelumnya bisa sampai 3 hingga 5 hari.

“Untuk itu kita upayakan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses percepatan pengurusan perizinan, sehingga lebih memudahkan masyarakat serta memperpendek rentang kendali pengurusan perizinan dan yang tak kalah penting, masyarakat juga  tidak menunggu berlama-lama,” tegas Wemben.

Sementara untuk kecepatan waktu perpanjangan surat izin tempat usaha apabila Kepala Dinas berada di tempat, hanya memakan waktu singkat, terkecuali bila Kadis tidak berada di tempat atau mengikuti kegiatan di luar Papua sehingga perpanjangannya memakan waktu satu hingga dua hari.

“Jika nantinya sudah dilakukan penandatanganan secara digital maka akan lebih cepat dalam penguruan izin. Karena walaupun pimpinan tidak berada di  kantor karena keluar daerah atau melakukan rapat maka penandatangan digital tersebut yang akan mempermudah pengurusan,” janjinya.

Wemben juga menambahkan perubahan nomenklatur pada dinas yang dipimpinnya dimulai sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2014 bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

“Karena merupakan urusan wajib maka yang berhubungan dengan perizinan diintegrasikan dengan penanaman modal sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,” tukasnya.

(HAR)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga