BPK RI Serahkan LHP LKPD TA 2016 kepada 14 Pemda di Papua

Pemerintah Kota Jayapura menjadi salah satu dari kabupaten/kota di Papua telah menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.
Share it:
Foto bersama usai penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016.
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Kota Jayapura menjadi salah satu dari  14 kabupaten/kota di Papua telah menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan  Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.

Penyerahan tersebut berlangsung di aula BPK RI Perwakilan Papua, Selasa (30/5) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Beni Ruslandi, SE, M.Com, Ak.CA, kepada   kepala daerah.

Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara dan dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota dan Bupati serta Ketua DPRD masing-masing daerah.

Kemudian menyusul dengan penyerahan piagam penghargaan atas penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Papua kepada para kepala daerah.

Kepala BPK-RI Perwakilan Papua mengatakan BPK telah melakukan pemeriksaan kepada  14 Pemda di Provinsi Papua.

Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengandalan sistem pengendalian intern, kepatuhan kepada peraturan dan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan.

“Perlu dipahami bersama, pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang bersifat menyeluruh dan tidak dirancang khusus untuk mengungkapkan penyimpangan,” cetusnya.

Namun, ditegaskan pula, Pemda yang mendapat opini WTP bukan berarti tak memiliki kekurangan.

Karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, permasalahan umum yang masih ditemukan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 yang perlu diperbaiki yakni kelemahan pengendalian dalam pengelolaan kas yang mengakibatkan adanya penggunaan kas untuk tujuan lain serta adanya rekening penampungan yang tidak terdaftar yang  disajikan dalam laporan keuangan.

“Dalam hal ini, aset tetap belum dikelola sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga penambahan nilai aset tetap perlu perbaikan atau peningkatan aset tidak dapat di kapitalisasi,” urai Rulandi.

Demikian pula, penganggaran dan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi salah pembebanan belanja dan belanja tidak dapat dilaporkan dalam LRA, belanja tidak didukung dengan bukti yang lengkap serta belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar tahun anggaran yang bersangkutan.

Kemudian, pendapatan pajak dan retribusi tidak dikelola dengan baik seperti belum adanya database tentang wajib pajak dan wajib retribusi PBB dimana penghasilan tidak didukung dengan data dan tidak dapat dilakukan penetapan dan penagihan terhadap penerimaan pendapatan karena ada yang tidak disetor serta kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

“Perolehan opini mencerminkan komitmen seluruh jajaran Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang bersangkutan dan bukan merupakan pemberian atau pembelian oleh BPK, tapi merupakan hasil kerja keras yang konsisten, terstruktur dan sistematis oleh pemerintah,” tegasnya.

BPK juga terus mendorong Pemda terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan melalui pemberian rekomendasi perbaikan keuangan daerah.

“Sinergi antara komitmen Pemerintah Daerah dengan dukungan BPK tercermin dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diserahkan,” tandas Ruslandi.

Sebelumnya, opini BPK atas laporan keuangan pada 14 kabupaten dan kota yang telah diserahkan yakni sebanyak 8 kabupaten/kota menerima opini WTP masing-masing Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura , Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Mimika, Merauke, Asmat dan Kabupaten Nabire.

Sedangkan  6 Kabupaten yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Supiori, Paniai dan Kabupaten Keerom.

Dalam pemeriksaan BPK juga telah menemukan adanya kekurangan penerimaan atau kelebihan pembayaran sebesar Rp 180,75 miliar di mana sebanyak Rp 44,3 miliar telah disetor ke kas daerah.

Dalam  LKPD TA 2016 terdapat dua Pemda yang memperoleh peningkatan opini yaitu Kabupaten Nabire dari opini wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian dan Kabupaten Keerom.

Untuk itu BPK juga menghimbau kepada pemerintah daerah yang telah menerima opini WTP untuk terus mempertahankan opini tersebut dan Pemda yang belum mendapat opini tersebut agar menyusun rencana aksi yang terukur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih menghambat perolehan opini WTP.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments: