Bupati Nabire : Opini WTP Kami Raih dengan Kerja Keras

Pemerintah Kabupaten Nabire berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
Share it:
Pemkab Nabire berhasil meraih Opini WTP dari BPK RI atas LKPD TA 2016
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kabupaten Nabire berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Hasil tersebut dicapai setelah dalam tiga tahun berturut-turut berhasil memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD tahun 2013, 2014 dan 2015.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai upaya peningkatan opini dari WDP menjadi WTP, sehingga atas komitmen dan kerja keras yang kami lakukan akhirnya semua berbuah hasil,“ cetus Bupati Nabire, Isaias Douw, yang dikonfirmasi usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan  BPK atas LKPD Tahun anggaran 2016, di kantor BPK RI Perwakilan Papua, Selasa (30/5).

Nabire bersama 7 kabupaten/kota lainnya di Papua berhasil memperoleh opini WTP yang ditandai dengan penyerahan sertifikat oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Beni Ruslandi, SE, M.Com, Ak.CA.

Diakui Isaias, adanya dukungan aparatur Pemda senantiasa berupaya untuk melakukan upaya perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.

“Di mana permasalahan yang menjadi pengecualian pada opini tahun-tahun sebelumnya adalah nilai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dilaporkan dalam laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Nabire didasarkan atas metode biaya menurut standar akuntansi pemerintah,” akuinya.

Padahal, lanjut Isaias, penyertaan modal pada PDAM seharusnya menggunakan metode ekuitas.

“Kemudian, saldo aset lainnya berupa kas di bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2015 senilai 7,7 miliar,” lanjutnya.

Atas dasar itu, maka langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menindaklanjuti permasalahan yang menjadi pengecualian dan upaya peningkatan opini seperti melakukan audit independen atas laporan keuangan PDAM tahun 2015 oleh kantor akuntan publik, sehingga diketahui nilai penyertaan modal Pemkab Nabire dan Pemerintah pusat.

Kemudian, mengklasifikasi dan memverifikasi saldo aset lainnya berupa kas di bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK RI melalui penetapan SK pembebanan oleh tim MP-TPTGR Kabupaten Nabire kepada bendahara pengeluaran untuk menyelesaikan kerugian daerah.

Selain itu juga pihaknya berupaya meningkatkan pengelolaan aset tetap berupa tanah, jalan, gedung dan bangunan dengan melakukan sensus barang milik daerah.

Selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui bimbingan teknis Pendidikan dan Pelatihan serta penyusun dan menetapkan regulasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Langkah-langkah tersebut telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun 2016 lalu sehingga diharapkan dengan langkah-langkah tersebut pengelolaan keuangan menjadi semakin baik dan mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual.

“Hasilnya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2016 telah kami peroleh dan akan terus kami pertahankan,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga