DPRP Pertanyakan Laporan Bappeda Papua Soal Pembangunan RLH

DPRP menyayangkan hasil laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengenai masalah pembangunan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat setempat yang masuk kategori kurang mampu.
Share it:
Nioluen Katouki 
Jayapura, Dharapos.com
DPRP menyayangkan hasil laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengenai masalah pembangunan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat setempat yang masuk kategori kurang mampu.

Pasalnya, hasil data yang dipaparkan Bappeda Papua pada Musrenbang bahwa telah terealisasi sebanyak 1045 unit rumah yang sudah di bangun.

Namun kenyataannya, apa yang disampaikan pihak Bappeda tak sesuai fakta di lapangan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Nioluen Katouki yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/5) mengaku heran dan mempertanyakan keabsahan data yang disampaikan pihak Bappeda.

“Kami DPR Papua mendapatkan print out data dan mengecek di lapangan bahwa ternyata total yang dibangun baru terealisasi puluhan bangunan RLH saja,” bebernya.

Nioluen menyebutkan di Kabupaten Lany Jaya tepatnya di Distrik Prime hanya ada 21 rumah, Distrik Tiom Kampung Waninalome (17), Kampung Undura (16) dan Tiomneri sebanyak 19 rumah yang sudah dibangun.

“Dari data di lapangan hanya ada 63 unit rumah yang baru dibangun di distrik dan kampung yang saya uraikan di atas tadi. Selebihnya itu yang menjadi pertanyaan bagi kami sisanya itu bangunnya dimana,” tanyanya.

Mendasari fakta itu, DPR Papua meminta Gubernur untuk tidak seenaknya saja mendengarkan hasil realisasi yang sudah disampaikan.

“Ini jelas-jelas merupakan satu pembohongan publik bahkan pembohongan terhadap atasan. Sehingga harus ada sikap tegas dari Gubernur, jangan dibiarkan begitu saja,” tegas Nioluen.

Dan harus diingat, bahwa ini bukan masalah sepele yang dibiarkan begitu saja karena berkaitan dengan dana negara yang jumlahnya sangat besar bagi kepentingan rakyat.

“Masalah ini sudah terbukti dan Lani Jaya menjadi tolak ukur untuk kita kroscek di seluruh Kabupaten sesuai data base laporan yang sudah disampaikan oleh Bappeda Papua,” kembali tegasnya.

Nioluen juga meminta DPRP dan Bappeda membentuk satu tim untuk turun kembali dan meninjau langsung fakta lapangan.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga