Masyarakat Kampung Harus Mampu Kelola Dana Kucuran Pemerintah

Kebijakan Pemerintah mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi, hingga Dana Prospek yang banyak di gulirkan ke kampung-kampung, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Share it:
Sekda Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM
Jayapura, Dharapos.com 
Kebijakan Pemerintah mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi, hingga Dana Prospek yang banyak di gulirkan ke kampung-kampung, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pembiayaan-pembiayaan yang memadai tersebut, masyarakat yang ada di kampung diharapkan mampu mengelola dana kampung sehingga bisa memberikan kesejahteraan.

Guna mengatur penggunaan dana, Pemerintah kemudian juga melahirkan 7 Perwal mulai dari peraturan pembagian dana sampai pada pelaporan yang dimulai dari masuknya dana, melakukan perencanaan, pelaksanaan, menyusun pertanggungjawaban hingga pada pengawasan serta evaluasi.

Olehnya itu, terhadap pemahaman bahwa dana desa atau dana kampung yang digulirkan ke kampung  hanya milik KPK, Bamuskam, Ondoafi, kepala suku ataupun kelompok lain agar dijauhkan.

“Karena apapun yang dibelanjakan semuanya wajib hukumnya untuk kembali dipertanggungjawabkan,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Rasmus D Siahaya, SH, MM saat memberikan sambutan mewakili Penjabat Wali Kota pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) peningkatan kapasitas Bamuskam se-Kota Jayapura bertempat di Hotel Grand Tailend Abepura, Selasa (16/5).

Pemkot Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) setempat berusaha bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk menyusun strategis dalam rangka membantu masyarakat dan perangkat pemerintahan kampung untuk mengelola anggaran yang dikucurkan pemerintah itu.

Lanjutnya, Bamuskam merupakan representasi dari seluruh masyarakat kampung yang dikelompokkan mewakili aspirasi masyarakat.

Karena itu, anggota Bamuskam harus melaksanakan fungsi bersama perangkat Pemerintahan kampung dalam memberikan masukan hingga menyumbangkan pikiran tentang prioritas pembangunan di kampung.

Diantaranya, bisa menyusun RPJMK, RKPK, bermusyawarah untuk menyusun rencana anggaran belanja kampung serta ikut mengawas penggunaan keuangan kampung.

Untuk itu sebagai pemerintah, Sekda menyampaikan kepada semua orang tua di kampung,generasi muda,
tokoh perempuan,tokoh adat,tokoh agama untuk sama-sama mengelola dana Kampung tersebut dengan baik sehingga bisa menyejahterakan kehidupan masyarakat kampung.

“Dalam pengelolaannya, semua pemangku kepentingan yang ada di Pemerintahan,  gereja dan adat harus dilibatkan bersama tokoh perempuan, adat hingga tokoh pemuda untuk ditempatkan dalam pengelolaan dana tersebut,” tukasnya.

Sekretaris Dinas PMK Kota Jayapura, Endang Siswati saat menyampaikan laporan mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja anggota Bamuskam.

Agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan di kampung mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Disamping itu, untuk meningkatkan kinerja anggota Bamuskam dalam mengawal seluruh pelaksanaan pembangunan kampung di Kota Jayapura.

Sebanyak 56 Bamuskam dihadirkan dalam Bimtek yang merupakan utusan dari tiap kampung masing-masing sebanyak 4 orang.

Materi yang akan disampaikan pada bimtek tersebut yakni organisasi dan tata kerja, menggali usulan masyarakat melalui musyawarah Kampung penyusunan peraturan Kampung pengawasan dan evaluasi pembangunan kampung serta kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat

Dengan narasumber masing-masing Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kota, Kepala Bappeda kota, Kabag Hukum Setda Kota, Kepala Inspektorat, dan Kepala DPMK Kota Jayapura.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: