Pemkot Luncurkan Sistem Perlindungan Hukum bagi Pengelola Barang/Jasa

Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) resmi meluncurkan program Sistem Perlindungan Hukum bagi Pengelola Barang/Jasa.
Share it:
Peluncuran program Sistem Perlindungan Hukum bagi Pengelola Barang/Jasa yang
dilakukan di aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (24/5)
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) resmi meluncurkan program Sistem Perlindungan Hukum bagi Pengelola Barang/Jasa.

Peluncuran program  dilakukan aula Sian Soor, Kantor Wali Kota, oleh Kepala LKPP yang diwakili Kasubid  Penanganan Masalah Kontrak, Mudji Santoso, Rabu (24/5) yang turut disaksikan para pengguna anggaran, penerima hasil anggaran dari Papua dan Papua Barat, MCAI - Indonesia dan LKPP Pusat.

Santoso yang mewakili Kepala LKPP RI pada kesempatan tersebut mengajak Inspektorat Kota Jayapura, Biro Hukum maupun pihak aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi serta  memberikan kontribusi agar setiap pelaku pengadaan tidak terkena masalah tindak pidana korupsi.

“Kita harus mengutamakan integritas yaitu apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan sama dan tidak menyimpang dari aturan. Dan kita berharap ada dukungan dari pimpinan daerah sehingga bisa mencapai setiap tahapan,” harapnya.

Untuk itu, diharapkan juga untuk menerapkan  prosedural SOP yang baik dan meningkatkan aplikasi agar semua dapat tercatat secara lengkap.

“Yang perlu dihindari adalah jangan sampai kita melakukan keserakahan apalagi kewenangan sehingga tidak mau melayani masyarakat tanpa menerima suap,” cetus Santoso.

Sementara itu, Direktur Program Modernisasi Pengadaan MCAI – Indonesia, Ir. Firman Dharmawan mengatakan, Pemerintah Indonesia pada 2011 lalu telah melakukan penandatanganan komprehensif dengan pemerintah Amerika Serikat.

Tujuan program mordenisasi pengadaan dari dibentuknya 500 tenaga profesional ahli pengadaan di KLBI Pemerintah melalui program percontohan pemerintah.

“Tentu tidak saja berkompetisi secara nasional tapi memiliki kompetensi setara dengan ahli  pengadaan secara internasional,” lanjutnya.

Fungsi pengadaan yang sebelumnya temporer menjadi fungsi pengadaan yang permanen serta profesional dan bekerja di bawah lembaga yang permanen serta mandiri.

Terkait itu, ada enam komponen yakni pengembangan diskusi KLP, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi manajemen, pengembangan katalog, kerja sama Pemerintah dan badan usaha serta pengadaan publik berkelanjutan.

Dirincikan, tahun 2015 lalu telah dilakukan fase pertama melalui 29 ULP percontohan yang disusul fase kedua pada April 2016 dimana Kota Jayapura masuk sebagai ULP Percontohan.

“Program ini akan berakhir pada bulan April 2018 nanti sehingga tugas kami yaitu mengejar target yang diberikan oleh lembaga donor atau pemerintah Indonesia,” tandasnya.

Ditambahkan, ada 3 kunci kesuksesan yaitu modernisasi pengadaan modern serta pengembangan ULP permanen yang diisi dengan tenaga kerja penuh waktu yang profesional dan dan dikembangkan menjadi pusat layanan yang excellent.

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM mengatakan, dalam upaya memberikan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, berbagai antisipasi terhadap penyalahgunaan kewenangan terus dikurangi.

“Yakni perbaikan peningkatan pelayanan publik dengan salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah sesuai Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada LKPP RI yang telah memberikan kesempatan kepada Pemkot Jayapura melalui BPBJ sehingga dapat dijadikan sebagai pilot project ULP percontohan di Indonesia fase kedua.

Olehnya itu, ia meminta kepada staf BPBJ untuk disiplin dalam bekerja begitu pula saat pulang pun harus sesuai dengan waktu.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: