BPJS Ketenagakerjaan Jadi Syarat Utama Pengurusan Izin Badan Usaha

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan, Sahuri Oktavino mengaku keikutsertaan pihaknya pada kegiatan konsultasi publik yang digelar Pemerintah Kota Jayapura karena terkait dengan perizinan badan usaha.
Share it:
Kepala Bidang Pemasaran  BPJS Ketenagakerjaan, Sahuri Oktavino
Jayapura, Dharapos.com
Kepala Bidang Pemasaran  BPJS Ketenagakerjaan, Sahuri Oktavino mengaku keikutsertaan pihaknya pada kegiatan konsultasi publik yang digelar Pemerintah Kota Jayapura karena terkait dengan perizinan badan usaha.

“Dalam pengurusan dan perpanjangan izin oleh badan-badan usaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban atau persyaratan utama,” ungkapnya di kantor Wali Kota saat mengikuti acara Konsultasi publik penyusunan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2014, Keputusan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014, standar pelayanan dan standar operasional prosedur, Kamis (8/6).

Diantaranya, penyusunan perubahan Peraturan Wali Kota yang baru di mana BPJS Ketenagakerjaan diikutsertakan dalam hal perlindungan bagi tenaga kerja.

Keterikutan BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah kota melalui Dinas PMPTSP, guna memberikan persyaratan terkait perpanjangan maupun pengurusan Izin baru pada izin usaha dan juga sudah harus memiliki bukti sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Tentu persyaratan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut guna mempermudah pengurusan Izin usaha di Dinas PMPTSP,” lanjutnya.

Pada konsultasi publik tersebut, materi yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu masalah konsultasi untuk bagaimana mekanisme dalam hal pengurusan izin yang akan diberikan pelayanan oleh Dinas PMPTSP.

Guna memperlancar pengurusan badan usaha di Dinas PMPTSP, terlebih dahulu diwajibkan mengurus BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan dari badan usaha tersebut.

Kemudian, pengurusan tersebut harus melampirkan bukti sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta iuran terakhir dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk pengurusan izin baru maupun perpanjang guna mempermudah serta tidak menyulitkan dalam pengurusan Izin usaha.

Dikatakan, sejak awal 2017, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas PMPTSP telah melakukan perjanjian kerja sama (MoU).

Dan tindak lanjut dari MoU tersebut, maka Dinas PMPTSP juga melakukan koordinasi terkait persyaratan untuk pengurusan Izin yang salah satunya yaitu telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti pembayaran iuran terakhir.

Untuk lebih optimal dalam pemberian perlindungan bagi badan usaha dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka dikeluarkan persyaratan dalam bentuk formulir dan nantinya akan dimasukkan guna pengurusan izin yaitu bukti sebagai peserta ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

“Dengan adanya perubahan Peraturan Walikota maka persyaratan tersebut dimasukkan dalam hal memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari,” tandasnya.

Terkait itu juga, Dinas PMPTSP telah memberikan sosialisasi kepada badan usaha yang ada di kota Jayapura  sehingga badan-badan usaha yang ada sudah mengetahui persyaratan BPJS Ketenagakerjaan telah dimasukkan dalam formulir pengurusan Izin baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura juga menambahkan semua pengusaha yang ada di wilayah setempat harus ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa terlindung dalam bekerja dan dalam melakukan aktivitas pekerjaan.

“Artinya setiap pengusaha yang ingin mempekerjakan pekerja terlebih dahulu mereka harus melibatkan semua karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan agar mereka juga mendapat perlindungan secara khusus yaitu perlindungan kecelakaan kematian hari tua,” bebernya.

Pemkot telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar semua karyawan atau pekerja yang ada di Kota Jayapura mendapat perlindungan kesehatan.

Salah satu yang menjadi prioritas yaitu perlindungan hari tua dan jaminan pensiun yang digolongkan dalam 4 program yang diutamakan sehingga setiap mereka yang memiliki usaha diwajibkan untuk mengurusinya.

“Artinya dengan adanya konsultasi publik ini maka semua masyarakat harus mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi satu persyaratan utama,” tandasnya.

Kepala Perwakilan Ombusdman RI (ORI) Papua , Sabar Olif Iwanggin mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas apa yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kota Jayapura.

Kota Jayapura melalui Dinas PMPTSP berada di urutan ketiga untuk seluruh Indonesia yang melakukan konsultasi publik dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

“Hal ini harus terus didorong agar jangan hanya kepada Dinas PMPTSP saja namun dinas ini yang telah membuka pintu untuk mendorong OPD yang lain guna melakukan pelayanan publik,” imbuhnya.

Hal tersebut juga harus dilihat secara baik untuk memberikan masukan dalam rangka pembuatan peraturan Walikota yang lebih fokus kepada pelayanan publik.

“Tentu ada kepastian hukum terutama bagi dunia usaha yang ingin berinvestasi di Kota Jayapura karena harus ada undang-undang pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan izin-izin dan tidak ada lagi yang tersembunyi namun segala sesuatu sudah harus transparan, akuntabel dan berintegritas karena itu sangat penting,” tandasnya.

Harapannya, OPD yang lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik agar bisa membuka diri untuk melakukan pelayanan publik yang lebih baik lagi apalagi telah dikuatkan dengan peraturan daerah.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga