Panwas Fakfak Bantah Soal Tudingan Penyelewengan Anggaran Pilkada

Tudingan penyalahgunaan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Fakfak oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) setempat senilai Rp 3 Miliar langsung dibantah.
Share it:
Kantor Panwas Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
Fakfak, Dharapos.com
Tudingan penyalahgunaan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Fakfak oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) setempat senilai Rp 3 Miliar langsung dibantah.

Kepada Dhara Pos, Rabu (21/6) Bendahara Panwas Kabupaten Fakfak,  Syahin Niulain langsung membantah keras hal itu.

“Tuduhan soal penggunaan uang  sebesar 3 miliar itu tidak benar karena yang jelasnya kami juga miliki data dan sudah kami serahkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat. Sementara beberapa hari kemarin tim Bawaslu Provinsi sudah turun lapangan serta sudah meninjau langsung di lokasi,” ungkapnya.

Olehnya itu, Niulain meminta semua pihak  untuk tidak lagi membangkitkan isu-isu murahan apalagi atas dasar kepentingan tertentu.

Karena yang jelasnya masih ada tahapan proses dan sekaligus pihaknya menunggu pertanggung jawaban dari masing-masing distrik se - Kabupaten Fakfak sesuai dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana Hibah Provinsi Papua Barat dan Bawaslu RI.

Dalam memperlancar pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022.

“Makanya perlu saya klarifikasi agar tidak menimbulkan isu-isu murahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan yang sengaja dimainkan para oknum atau kelompok kelompok tak bertanggung jawab,” urainya.

Karena itu, Niulain kembali menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai dengan arahan & petunjuk pimpinan.

“Semua rincian bukti terkait pengeluaran serta pemasukan masih ada dan bahkan sudah kami antar ke kantor Bawaslu Provinsi. Jadi kalau memang masih kurang, tinggal kami melengkapi saja,” tandasnya.

Dan yang harus diketahui dalam hal ini, bahwa tidak ada itu yang namanya rekayasa atau manipulasi data.

“Setiap saya keluarkan uang itukan bukan kehendak saya sendiri tapi harus dikoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris Panwas Kabupaten Fakfak baru bisa di lakukan pencairan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Kabupaten Fakfak saat di konfirmasi mengatakan bahwa isu itu hal biasa.

“Tetapi dengan isu itu mengajar kita harus waspada karena ada yang baik dan juga yang buruk. Karena apabila ada temuan dalam penggunaan anggaran maka kami sudah sejak awal ditegur atau sudah mendapatkan informasi dari pimpinan tentang hal itu. Namun sampai detik ini, belum ada surat atau telepon dari Bawaslu Provinsi,” tutupnya.

(Obm)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga