Pemkot Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan DPMTSP

Pemerintah Kota Jayapura, melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat menggelar konsultasi publik penyusunan perubahan sejumlah aturan Wali Kota.
Share it:
Wawali Ir. H. Rustan Saru, MM mewakili Wali Kota saat membuka  konsultasi publik yang ditandai penabuhan tifa
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura, melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat  menggelar konsultasi publik penyusunan perubahan sejumlah aturan Wali Kota.


Masing-masing Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2014, Keputusan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014, serta standar pelayanan dan standar operasional prosedur DPMPTSP.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Jayapura, berlangsung di aula Sian Soor, kantor Wali Kota, Kamis (8/6), menghadirkan pemateri dari Ombudsman RI Perwakilan Papua dan BPJS Ketenaga kerjaan .

Wali Kota dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru, MM mengatakan  konsultasi publik merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dalam tahapan penyusunan standar pelayanan.

Ketika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik dan Permenpan RB Nomor 16
Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional dimana tuntunan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah yang berkualitas, cepat, tepat dan terukur serta memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara masyarakat dan pihak terkait.

Dalam menyusun standar pelayanan dan penerapan setiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat.

Lanjut Wali Kota, standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan  acuan penilaian kualitas.

“Semuanya itu dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur  untuk memberikan kepastian dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Komponen standar pelayanan seperti yang disampaikan Wali Kota dua periode ini, yakni meliputi penyampaian pelayanan (service delivery )seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya / tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan.

Selain itu juga, kompetensi pelaksana pengawasan internal, jumlah pelayanan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan  serta evaluasi kinerja pelaksanaan.

Tamu undangan dan para peserta konsultasi publik 
“Konsultasi publik yang dilaksanakan tentu merupakan instrumen kunci dalam proses pengaturan regulasi di kota Jayapura. Olehnya itu perlu dilakukan perubahan standar operasional dan standar pelayanan di Dinas PMPTSP.

Konsultasi publik yang dilakukan adalah untuk mensinergikan pelayanan publik dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan standar pelayanan dan standar operasional pelayanan Dinas PMPTSP.

Kemudian, untuk meningkatkan mutu, mengubah keputusan yang diambil oleh Pemkot Jayapura

Peserta konsultasi publik yang hadir yakni para pelaku usaha, tokoh masyarakat di Kota Jayapura atau pemerhati pelayanan publik BPJS Ketenagakerjaan, akademisi  universitas yang ada di kota Jayapura.

Kepala Dinas PMPTSP Kota Jayapura, Johanis Wemben menguraikan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah khususnya pada Bab 13 Pasal 244 sampai pasal 353 itu mengamanatkan mengenai manajemen pelayanan publik.

Peraturan MenPAN - RB mengamanatkan bahwa setiap penyusunan standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur itu harus dilakukan konsultasi publik.

Dengan tujuan adalah untuk mendengarkan masukan dari masyarakat , perguruan tinggi dan LSM, dan pemerhati pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

“Sehingga kami melakukan konsultasi publik supaya ada kesesuaian  persyaratan yang harus diketahui masyarakat. Karena keinginan mereka itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menyederhanakan persyaratan dan prosedur yang lebih cepat, lebih efektif, efisien dan transparan,” beber Wemben.
Transparansi pelayanan publik harus dibangun pada setiap unit-unit pelayanan publik khususnya di Dinas PMPTSP Kota Jayapura.

“Konsultasi publik harus juga dilakukan dengan keberanian, sebab dari hasil konsultasi publik nanti yang kita buat dalam suatu standar pelayanan yang di barengi dengan penyusunan janji layanan yang disebut maklumat. Kita harus berani kalau tidak kapan lagi? Karena membangun transparansi buat standar pelayanan harus ada yang dijanjikan,” jelas Wemben.

Apabila sudah dibuat standar ditindaklanjuti dengan membuat maklumat.

“Dimana maklumat itu mengatakan dengan ini kami sanggup melayani sesuai dengan standar yang kami tetapkan. Kalau kami melayani tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: