Pemprov Larang Keras ASN Konsumsi Miras

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah melarang keras para aparatur sipil negara (ASN) di jajarannya mengonsumsi minuman keras (miras).
Share it:
Puluhan dus miras hasil sitaan tim razia gabungan Pemprov Papua dan TNI - Polri
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah melarang keras para aparatur sipil negara (ASN) di jajarannya mengonsumsi minuman keras (miras).

Dan larangan tersebut benar-benar ditindaklanjuti di lapangan.

Terbukti, 2 ASN yang tengah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Balai Diklat Pengembangan SDM  Pemprov Papua akhirnya dipulangkan karena kedapatan mengonsumsi miras.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Drs. Elia. I. Loupatty, MM kembali menegaskan, pihaknya melarang ASN mengonsumsi miras, termasuk yang tengah mengikuti Diklat.

Langkah ini menindaklanjuti Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Apalagi, Perda ini untuk melindungi semua manusia yang tinggal di Tanah Papua termasuk ASN  yang mengikuti diklat ini yang notabene adalah calon pemimpin di daerahnya masing-masing.

“Kalau ada yang biasa minum masuk  di Diklat ini kan tak mungkin dia  minum. Kalau dia punya kelakuan mungkin sorenya atau pas off begitu lalu mereka pikir bisa minum di luar karena istirahat, maka pikiran itu harus dia buang jauh-jauh,” tegasnya didampingi Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua Zakaris Giay ketika dikonfirmasi usai membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat III-IV di lingkup Pemkab Merauke, Pemprov Papua dan Pemkab se-Papua di  Aula Balai Diklat Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Papua di Cigombong, Kota Jayapura, Senin (12/6).

Sementara itu, Zakarias Giay mengungkapkan,  pihaknya selama melaksanakan Diklat telah memulangkan dua PNS, yang  ikut Diklat, setelah diketahui mengonsumsi miras.

“Kami sudah menyampaikan peringatan lisan kepada keduanya. Tapi  tak diindahkan, akhirnya kami pulangkan,” katanya.

Menurut Giay, pihaknya juga  menyampaikan kepada  Pemerintah Kabupaten asal dua PNS tersebut, terkait salah satu penilaian terhadap peserta Diklat adalah mental atau perilaku.

Alhasil, Pemerintah Kabupatennya mendukung kebijakan Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua tersebut, sebagaimana Perda pelarangan miras di Papua.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga