Raih WTP Untuk Ketiga Kalinya, Gubernur Apresiasi Semua Pihak

Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH mengapresiasi semua pihak yang sudah mendukung hingga Pemerintah Provinsi Papua kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016.
Share it:
Gubernur Lukas Enembe, S.IP, MH saat menerima penyerahan Sertifikat WTP dari BPK RI 
Jayapura, Dharapos.com
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH mengapresiasi semua pihak yang sudah mendukung hingga Pemerintah Provinsi Papua kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016. 

Dan juga tak lepas dari hasil kerja keras Pemerintah Provinsi Papua beserta seluruh jajarannya.

“Perlu saya tegaskan bahwa raihan opini WTP ini adalah murni pemeriksaan dari BPK RI,” tegasnya.

Untuk itu, Gubernur mengharapkan peran aktif dari para pimpinan SKPD maupun OPD untuk dapat menyikapi itu.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua atas dukungannya sehingga pelaksanaan audit berjalan dengan baik dan lancar

“Ke depannya kita semua berharap bisa lebih baik dalam mengelola keuangan Negara atau Daerah sehingga berbanding lurus terhadap kinerja pembangunan yang maju, mandiri dan sejahtera untuk menjawab harapan masyarakat Papua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Raihan tersebut merupakan yang ketiga kalinya setelah tahun 2014 dan 2015.

Sertifikat Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA pada rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Papua TA 2016 di gedung DPR Papua, Selasa (6/6).

Ketua BPK RI dalam sambutannya langsung memberikan apresiasi terhadap usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi Papua atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016.

“Sebagian besar sudah sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Papua sehingga dalam LKPD tahun anggaran 2016 terjadi perbaikan dan penyajian data laporan keuangan,” sambungnya.

Ke depannya, BPK RI akan tetap mendorong Pemprov Papua untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistem dan konsisten.

Diakuinya, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK dapat disimpulkan bahwa penyusunan keuangan Pemprov Papua TA 2016 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dimana didalamnya telah diungkapkan secara memadai data dan informasi dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung secara demetrial serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan.

“Olehnya itu, BPK dengan penuh keyakinan hati menyatakan memberikan opini kepada Pemerintah Provinsi Papua Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pangkasnya.


(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments: