Sikapi Masalah Kredit Macet, BPD Papua Lakukan Upaya Perbaikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jayapura mengungkapkan kredit bermasalah di Bank Pembangunan Derah (BPD) Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Share it:
GM BPD Papua, F. Zendarto (kemeja putih) saat memberikan keterangan pers
Jayapura, Dharapos.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jayapura mengungkapkan kredit bermasalah di Bank Pembangunan Derah (BPD) Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Kredit macet tersebut mencapai level 19 persen, tertinggi  dari 26 BPD di seluruh Indonesia, meski dalam penilaian OJK, BPD Papua  masih terbilang sehat.

Menanggapi kondisi tersebut, General Manajer (GM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, F. Zendarto mengakui pihaknya telah melakukan berbagai upaya perbaikan.

“Standar normalnya kita berusaha untuk melakukan perbaikan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan dan kredit yang masih prospeknya bagus dan jaminannya cukup,” urainya, di Jayapura, Rabu (21/6).

Kemudian, pada langkah yang kedua, pihaknya mengupayakan agar debitur menjual seluruh jaminan sendiri dengan batas waktu tertentu.

“Jika tidak, maka akan dilakukan pelelangan melalui KP2L dan itu langkah-langkah yang harus dilakukan,” sambung Zendarto.

Sedangkan untuk kredit keseluruhan, pihaknya melakukan perbaikan proses bisnisnya sehingga mengarah ke perubahan lebih baik.

“Untuk itu, ke depannya kami harus membentuk divisi resiko sehingga di dalam memutuskan kredit maka semua harus dibahas secara independen,” tandasnya.

Lebih lanjut, Zendarto menjelaskan dalam mekanisme, pihaknya membahas kredit fluktuasi full komite.

“Semua harus setuju dan harus fokus membiayai bisnis di Papua terutama untuk UMKM sedangkan kredit di Papua sementara kita stop,” jelasnya.

Pihaknya juga akan membatasi maksimum pemberian kredit berdasarkan kemampuan analisis yang mana dibatasi untuk individu sebesar Rp 50 miliar dan untuk grup Rp 75 miliar maksimal kecuali kredit sindikasi yang jaminannya dari Pemerintah.

“Ke depannya kami fokus untuk kredit UMKM sesuai konstruksi yang sudah ada dalam DPA atau APBN. Kita akan mengevaluasi khususnya kantor cabang yang ada di luar Papua, apakah jalan terus atau macet,” pungkasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Ekonomi

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga