Soal Status Sekda, Semua Pihak Diminta Hormati Mekanisme Hukum

Masalah hukum Sekretaris Daerah Kota, Rasmus D. Siahaya, SH, MM telah ditangani oleh instansi penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jayapura.
Share it:
Sekretaris Pemuda PAPARISA, Dedy Pattiwael saat memberikan pernyataan pers
Jayapura, Dharapos.com
Masalah hukum Sekretaris Daerah Kota, Rasmus D. Siahaya, SH, MM telah ditangani oleh instansi penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jayapura.

Olehnya itu, tidak boleh ada pihak lain di luar lembaga hukum milik negara ini yang mengintervensi kasus Sekda Kota yang notabene adalah Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Maluku (Ikemal) di Tanah Papua.

Penegasan tersebut muncul karena ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Pembangunan dan Demokrasi (FPPD) Kota Jayapura yang dinilai membonceng kepentingan lain mengintervensi penanganan proses hukum atas kasus tersebut.

Guna  menanggapi  berita-berita pada  media  harian Cenderawasih Pos  dan  Jaya TV  beberapa waktu lalu, Sekretaris Pemuda PAPARISA, Dedy Pattiwael, Selasa (20/6)  membeberkan hal itu sehingga kasus hukum Sekda sengaja dipelintir FPPD Kota Jayapura.

“Padahal penanganan kasus tersebut sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jayapura,” ungkapnya di markas Pemuda PAPARISA yang terletak di Gedung Irian Bakti, Jalan Ahmad Yani.

Untuk itu, pihaknya yang tergabung dalam grup Pemuda PAPARISA Maluku menegaskan, bahwa forum apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap kasus hukum RD. Siahaya.

Pihaknya juga menyesalkan adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh Ketua FPPD, Panji Agung dan rekan-rekannya yang mendesak pihak Kejari segera mengeksekusi Sekda Kota Jayapura.
Karena itu, FPPD Kota Jayapura diingatkan untuk tidak memprovokasi keadaan.

“Kami juga melihat bahwa ada intervensi dari kelompok lain untuk memaksa lembaga hukum padahal Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura telah menyampaikan secara jelas di media harian pagi Cendrawasih Pos bahwa semua ini ada mekanisme hukumnya,” lanjutnya.

Pattiwael juga menyesalkan sikap FPPD yang seakan-akan memahami bahwa hanya kasus ini saja yang ada di kota Jayapura padahal ada banyak kasus di Provinsi Papua yang juga harus menjadi perhatian penegak hukum.

“Seperti sejumlah kasus yang terbengkalai hingga saat ini yaitu Mess DPR Papua dan juga bantuan bantuan sosial,” bebernya.

Untuk itu, Pattiwael mengingatkan kembali FPPD tidak perlu mendesak lembaga hukum resmi untuk segera mengeksekusi Sekda Kota Jayapura.

“Karena yang diserang adalah pribadi Sekda Kota Jayapura yang adalah orang tua kami sehingga kami merasa perlu memperingati saudara Panji Agung untuk tidak mengatasnamakan FPPD mendesak secara person Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Biarlah kasus ini berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berjalan di Republik Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut ditambahkan Pattiwael, penjelasan dari Kepala Kejari Jayapura bahwa kasus RD adalah prioritas sehingga apapun yang menjadi keputusan hukum pihaknya tetap berpegang pada aturan hukum dan biarlah berjalan sesuai dengan protap hukum.

“Jangan kita memelintir apalagi situasi politik di Kota Jayapura sudah cukup aman sehingga selaku warga kota Jayapura kita harus menjaga agar kota ini tetap berada dalam zona damai, aman untuk semua orang yang tinggal di atas tanah ini,” tukasnya.


(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga