Gubernur Ingatkan Penanganan Bencana Tak Boleh Picu Masalah Baru

Pemerintah Provinsi Papua melalui BPBD setempat terus memfasilitasi BPBD Kabupaten/Kota dan OPD dalam upaya menangani persoalan bencana di wilayah masing-masing.
Share it:
Ilustrasi bencana alam 
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi Papua melalui BPBD setempat  terus memfasilitasi BPBD Kabupaten/Kota dan OPD dalam upaya menangani persoalan bencana di wilayah masing-masing.

Hal ini sebagai  upaya penyamaan persepsi  terhadap pentingnya inventarisasi ketersediaan kebutuhan logistik dan manajemen peralatan guna mengantisipasi  kejadian bencana di daerah.

Sebab tanpa itu, maka langkah penanganan bencana tidak akan berjalan maksimal.

Bahkan dilain sisi, diharapkan penanganan penanggulangan bencana yang  terjadi  tidak  menimbulkan masalah atau bencana yang baru, karena cenderung berbeda karateristik antara wilayah  yang satu dengan yang lainnya, termasuk  pengaruh karakter sosial budaya  kehidupan masyarakatnya.

Salah satunya dengan melakukan kajian-kajian implementatif, guna mencermati  penanganan penanggulangan bencana  di Kabupaten/Kota, terutama yang  terkena dampak bencana.

“Apa yang  sudah dilakukan dan apa yang belum dilaksanakan dalam penanganan korban bencana, jika tidak  dibuatkan identifikasi atau assesment kajian maka penanganan yang dilaksanakan  di lapangan tak sesuai  yang diharapkan,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten  Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua  Drs.  Elia I. Loupatty, MM saat membuka Rapat Inventarisasi Ketersediaan Logistik dan Manajemen  Peralatan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se--Provinsi  di Grand Abe Hotel, Jayapura, Senin (17/7).

Rapat yang berlangsung 17-18 Juli, diikuti BPBD dari 26 Kabupaten/Kota sebanyak 40 orang.

Turut mendampingi , Kepala BPBD Provinsi Papua  Wiliam. R. Manderi S.IP. MSI,

Gubernur pun menghimbau kepada pada Kepala BPBD di seluruh Kabupaten/Kota  , dalam  menangani masalah  kebencanaan sangat penting memberikan informasi  yang sesuai dengan  kondisi lapangan.

“Jangan dipolitisir hanya untuk kepentingan pribadi  ataupun golongan, yang  dapat menghambat penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah,” katanya.

Karena itu, Gubernur menekankan semua pihak terkait untuk lakukan dan  tingkatkan  komunikasi aktif bersama seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang ada kaitannya dengan penanganan kebencanaan dengan mitra BPBD sejajar.

Kemudian, menggali berbagai aspek yang dapat  menunjang penanganan resiko  bencana di tengah-tengah kehidupan  rakyat sehari-hari.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga