Gubernur Tak Intervensi Pembahasan Dana Infrastruktur PON XX

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi menegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH tidak akan melakukan intervensi terhadap pembahasan pendanaan infrastruktur (venue) dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020 mendatang.
Share it:
Yusuf Yambe Yabdi
Jayapura, Dharapos.com
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi menegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH tidak akan melakukan intervensi terhadap pembahasan pendanaan infrastruktur (venue) dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020 mendatang.

Gubernur memberikan kewenangan kepada masing-masing pimpinan  cluster, untuk  melakukan pembahasan.

“Tujuannya supaya kita  bisa tahu  berapa dana  pembangunan venue yang harus disharring Kabupaten/Kota ke  Provinsi,” demikian disampaikannya  usai penyerahan Materi PON XX Papua 2020 di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (3/7) lalu.

Dan terkait kesimpulannya nanti seperti apa,  tentu saja menjadi keputusan pimpinan cluster.

“Kita tinggal melaporkan kepada Ketua Umum PB PON XX  Papua 2020 dan KONI Pusat,” lanjutnya.

Pasca  penyerahan master plan  PON XX Papua 2020 kepada pimpinan cluster dan Bupati/Walikota, masing-masing Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Jayawijaya dan Biak  Numfor, pembahas pendanaan infrastruktur PON, khususnya  di masing-masing cluster, diminta segera dilakukan untuk optimalisasi persiapan penyelenggaraan PON.

Dirincikan, pendanaan infrastruktur PON XX di  tingkat Provinsi  Papua memanfaatkan APBDP 2017 dan APBD-P 2018.

Dimana total anggaran mencapai Rp 4.26 Triliun dan untuk Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) senilai  Rp 1 Triliun atau  25  persen dari Rp 4.26 Triliun.

Peparnas  adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai PON, khusus  bagi atlet  penyandang disabilitas Indonesia. Sedangkan  progres infrastruktur PON  XX kini mencapai  13,7 persen.

“Dengan begitu maka kita akan punya waktu untuk mempersiapkan PON sebanyak 3 tahun dari September 2017 hingga September 2020,” tukas Yusuf.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments: