Hingga Juli 2017, Dana Desa di Kota Jayapura Belum Bisa Dicairkan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Dr. Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak.CA mengungkapkan Dana Desa sebesar 60 persen dari Pemerintah pusat sudah dicairkan ke kas Pemerintah Daerah Kota Jayapura sedangkan dana ADD dan dana bagi hasil sudah dianggarkan dalam APBD.
Share it:
Dr. Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak.CA
Jayapura, Dharapos.com 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Dr. Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak.CA mengungkapkan Dana Desa sebesar 60 persen dari Pemerintah pusat sudah dicairkan ke kas Pemerintah Daerah Kota Jayapura sedangkan dana ADD dan dana  bagi hasil sudah dianggarkan dalam APBD.

“Saat ini baru ada 5 kampung yang sudah menetapkan APB Kampung. Namun laporan tahun 2016 yang merupakan syarat untuk pencairan dana di tahun 2017 belum rampung. Karena syarat pencairan dana kampung  yaitu jika laporannya sudah rampung barulah dana bisa dicairkan ke rekening kampung,” urainya pada pelaksanaan Monitoring Meja dan Kegiatan Pembangunan untuk Triwulan II, bertempat di gedung Sian Soor, kantor Wali Kota setempat, Selasa (11/7).

Salah satu syarat juga adalah APBD Kampung ditetapkan dan pertanggungjawabkan di 2016 harus lengkap.

Diakui Siahay, memasuki bulan ke 7 tahun 2017, dana semua kampung  belum bisa dicairkan lantaran pelaporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya belum dimasukkan.

Sedangkan untuk Kampung Kayu Batu dan Yoka, tinggal menyempurnakan pelaporan barulah bisa dilakukan proses pencairan.

“Untuk 3 Kampung lain sampai saat ini belum memasukkan laporan juga, karena jika semuanya rampung maka dana bisa dicairkan. Kuncinya hanya penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun 2016,” sambungnya.

Terkait dengan kendala dalam pelaporan dana desa di kampung,  hal tersebut dibenarkan Siahay.
Sehingga masih terus dibutuhkan pendamping. Dimana keterlibatan aparat kampung dengan pendamping  jika dilakukan secara Intens maka semuanya bisa.

Lebih lanjut, jelas Siahay, dana dari Pempus akan dicairkan ke kas daerah secara bertahap sebanyak dua kali yakni 60 persen untuk tahap pertama dan 40 persen untuk tahap kedua.

“Sedangkan Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah sudah juga dianggarkan, hanya tinggal di cairkan,” tandasnya.

BPKAD, lanjut Siahay bersama Dinas Pemberdayaan Kampung selama ini terus melakukan koordinasi terkait pembahasan APB kampung kemudian juga waktu pelaporan antara BPMPK dengan pihak keuangan juga berjalan.

“Namun yang menjadi kendala untuk pencairan dana tersebut adalah dari pihak kampung sendiri,” tukasnya.

Sebelumnya, Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM mengingatkan bahwa dana yang dibagi habis ke kampung harus betul-betul dilaksanakan dan ada wujudnya serta manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Karena mengingat penggunaan dana ini diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga, Pemerintah Kota Jayapura terus mewanti-wanti ke pihak kampung untuk berhati-hati dalam penyaluran dan penyerapan dana.

“Saya tegaskan kepada seluruh kepala kampung agar dana tersebut digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya, Selasa (11/7).

Masing-masing kampung juga harus mempertanggungjawabkan keuangannya terhadap penggunaan anggaran tersebut sehingga pengucuran dana untuk tahap berikutnya bisa dilakukan.

Orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua ini juga mengingatkan Kepala Pemberdayaan Kampung untuk bekerja sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan.

“Jangan asal  saja mengucurkan, karena jika di situ ada hak pemerintah dan negara yaitu pajak maka harus dibayar dan disetor kepada negara dan itu harus dilakukan,” tegasnya.

Sesuai data, nama kampung yang sudah penetapan peraturan kampung yaitu Kayu Batu, Tahima Soroma/Kayo Pulo,  Tobati,  Enggros, Nafri , Yoka, Koya Tengah dan Skouw Sae.

Sisa 6 kampung masing-masing 3 kampung (Koya Koso, Mabo dan Mosso) belum dievaluasi, 1 kampung (Waena) sudah evaluasi tapi di pending oleh tim karena pekerjaan tahun 2016 belum diselesaikan.

Semantara 2 kampung (Holtekamp dan Skouw Yambe) sudah di evaluasi tapi belum dimasukkan kembali hasil perbaikannya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: