Kadisdik Kota Ingatkan Pihak Sekolah Tak Lakukan Pungutan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd menegaskan untuk semua jenjang baik SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah tersebut diharapkan tidak melakukan pungutan-pungutan sepeser pun dari peserta didik dalam bentuk apapun.
Share it:
Ratusan siswa pada salah satu SMA di Kota Jayapura saat mengikuti upacara bendera 
Jayapura, Dharapos.com
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd menegaskan untuk  semua jenjang baik SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah tersebut diharapkan tidak melakukan pungutan-pungutan sepeser pun dari peserta didik dalam bentuk apapun.

Namun jika ada bantuan dalam bentuk  sumbangan atau partisipasi dari donatur atau orang tua siswa maupun wali murid yang mempunyai kepedulian untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan di Kota Jayapura itu tidak dilarang.

“Jadi, jangan salah persepsi dan kami tegaskan bahwa golongan yang termasuk golongan sedang ke bawah atau yang  kurang mampu agar pihak sekoah menggratiskan mereka,” terang Kepala Disdikbud setempat, I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.Mpd kepada Beritapapua.Dhrapos.com, Kamis (13/7).

Begitu pula, sebalikya jika orang tua  yang mempunyai kelebihan di dalam kehidupannya, kenapa tidak bisa berinvestasi ke dunia pendidikan? Yaitu dengan memberikan sumbangan secara sukarela tanpa ajakan dari pihak sekolah.

Untuk itu, sekolah-sekolah wajib membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKS)

“Artinya  semua anggaran yang datang dari Pemerintah dalam bentuk apapun baik dana BOS, dana Block Grant atau bantuan pemerintah lainnya maupun juga sumbangan-sumbangan dari donatur , semuanya harus dimasukkan ke dalam RKS,” dorong Kadis.

Dengan demikian, semua barang yang dibelanjakan dalam RKS itu akan kelihatan, dan jika ada kekurangan-kekurangan itu bisa dimusyawarahkan kepada orang tua yang mampu.

“Yang penting disini dan dituntut masyarakat adalah kepala sekolah harus transparan,” sambungnya.

Lanjut Kadis, untuk orang tua yang mampu dan mempunyai kepedulian untuk membangun kualitas pendidikan  di satuan masing-masing, Pemkot memberikan apresiasi.

“Karena pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab sekolah saja tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat,” cetusnya.

Untuk itu, Kadis kembali meminta untuk bisa membedakan mana yang pungutan dengan sumbangan seperti uang komite itu dalam bentuk sumbangan atau partisipasi orang tua.

“Jadi, hilangkan pungutan-pungutan itu tetapi buatlah dalam bentuk sumbangan sukarela maka saya kira itu tidak masalah bagi para orang tua yang mampu,” tandasnya.

Ketika disinggung soal sekolah swasta atau yayasan, Kadis mengakui Pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu ke dalam namun tetap ada dalam pantauan.

“Yang perlu diingat,  untuk sekolah swasta mereka punya dapur sendiri dan untuk membiayai kehidupannya sekolah itu sendiri adalah dari bantuan bantuan masyarakat dan donatur,” terangnya.

Terpisah,  Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Dra. Christina D. Widyastuti, M.Pd juga mengakui untuk sekolah yang dipimpinnya, tidak ada pungutan-pungutan sedangkan uang komite tidak bisa dihentikan.

“Karena dari uang komite tersebut juga digunakan untuk membayar intensif para guru honor. Sedangkan dalam juknis guru honor yang bisa dibayar dari dana BOS adalah mereka yang diangkat dengan SK Bupati atau Wali Kota,” akuinya

Sedangkan, guru honorer yang saat ini tidak disahkan oleh Pemerintah karena hanya menggunakan SK Kepsek.

“Sehingga uang komite kami peruntukan untuk membayar honor para gurur dan semuanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika kami membayar guru honor dari dana BOS itu kami sudah menyalahi aturan,” tukasnya.


(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: