Kadisidik Kota : PPDB Hingga Daftar Ulang Tidak Dikenakan Biaya

Awal tahun ajaran baru sudah menjadi momok bagi orang tua saat menyekolahkan anaknya.
Share it:
I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd
Jayapura, Dharapos.com 
Awal tahun ajaran baru sudah menjadi momok bagi orang tua saat menyekolahkan anaknya.

Hal ini dipicu beredarnya informasi sana-sini mengenai uang bayaran bagi peserta didik baru ketika masuk di salah satu sekolah di Kota Jayapura yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun setelah dicek ke lokasi, informasi tersebut tidaklah benar.

“Maka dari itu, Pemerintah kota menghimbau melalui Dinas Pendidikan agar jangan cepat terpancing atau jangan cepat termakan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,“ himbau Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura I Wayan Mudiyasa, S.Pd, M.MPd, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (12/7).

Karena dampak yang diakibatkan dengan adanya info sesat tersebut membuat para ortu peserta didik serba salah.

“Anak jadi tidak nyaman bersekolah, orang tua atau wali murid tidak nyaman untuk mengantar anaknya karena itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang kita dengar padahal semua kosong atau bohong,” cetusnya.

Kadis tegaskan, untuk tahun pelajaran 2017-2018, Pemkot telah menyebarkan edaran bahwa di dalam PPDB tidak dipungut biaya.

“Dalam penerimaan peserta didik baru, tidak dipungut biaya begitu pula daftar ulang pun tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Perlu juga digarisbawahi bahwa apa saya yang menjadi tanggung jawab orang tua dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu harus diketahui dengan jelas.

“Yang menjadi tanggung jawab Pemerintah itu sudah jelas yakni bantuan BOSDA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS, red) dan itu langsung dari APBN,” terangnya.

Dalam hal ini, ada bantuan sarana-prasarana , peningkatan akses maupun peningkatan mutu dan itu pun Pemerintah daerah sudah berikan kepada sekolah-sekolah, walaupun belum maksimal karena dilakukan secara perlahan, namun tetap akan lengkapi.

Biaya sekolah sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 69 tahun 2009,terdapat tiga pembiayaan yakni pembiayaan operasional pembiayaan investasi dan pembiayaan personal

“Pembiayaan oleh orang tua itu adalah biaya personal yaitu biaya yang dikeluarkan oleh orang tua dan digunakan oleh anak itu sendiri.  Seperti anak  harus beli pakaian seragam, batik, kaos olahraga, atau baju kotak-kotak jika ada. Kemudian atribut, buku atau beli tas. Itulah yang harus dibiayai oleh siswa itu sendiri atau orang tuanya dan itu mutlak,” rincinya.

Ke semua ini wajib harus dibiayai oleh orang tua supaya masyarakat paham  mana yang menjadi tanggung jawab orang tua dan mana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

“Untuk tahun pelajaran 2017-2018 ini Pemerintah kota sudah menyebarkan edaran bahwa di dalam PPDB tidak dipungut biaya. Dalam penerimaan peserta didik baru itu tidak dipungut biaya dan daftar ulang pun tidak dipungut biaya,” cetusnya.

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2014 menyatakan bahwa peran komite sekolah juga sudah diatur dengan baik pada ayat 1-10, bahkan semua sudah diatur dan termaktub perbedaan antara pungutan dan sumbangan.

“Pungutan itu memang jelas-jelas tidak boleh karena pungutan yang dimaksud ini adalah pemberian baik dari siswa maupun orang tua yang ditentukan nominalnya berapa dan ditentukan waktunya kapan,” terang Kadis.

Dimana sumbangan yang dijelaskan di Permen 75 itu menyatakan bahwa partisipasi atas sumabgan berupa uang maupun jasa itu diperbolehkan kepada pihak sekolah, tapi tidak mengikat jumlah dan waktu kapan.

Permen 75 ini juga mengatur peran daripada komite yaitu mencari penggalangan dana dan yang dimaksud di sini bisa lewat lewat donator yang ada di sekolah maupun lewat CSR yang ada di luar sekolah.

“Inilah fungsi dari komite bagaimana menggali atau mengalang dana bagi setiap satuan pendidikan, dan ini juga sebut dengan dana investasi untuk sekolah. Sehingga tentu tugas dan tanggung jawab  sudah jelas artinya mana pembiayaan yang diberikan oleh orang tua dan mana yang dibebankan oleh pemerintah,” tandasnya.

Lanjut Kadis, jika  orang tua peserta didik yang mampu ingin menjadi donatur dalam bentuk sumbangan maka itu tidak dilarang.

Namun, bagi siswa miskin itu perlu digarisbawahi bahwa mereka adalah siswa yang semuanya harus dituntut untuk sekolah dan itu bisa digratiskan dalam bentuk sumbangan apapun.

“Khusus untuk siswa kurang mampu atau siswa miskin, mohon sekolah-sekolah bijaksana agar mereka bisa digratiskan dan itu bisa diusulkan dalam bentuk program Indonesia Pintar. Nantinya dana-dana itu akan dialokasikan untuk anak-anak yang kurang mampu,” usul Kadis.

Pihaknya memberikan kelonggaran kepada anak-anak sampai September baru diwajibkan untuk pakaian seragam.

“Jika Agustus masih punya satu baju dipakai saja dulu, sehingga anak-anak tidak ada alasan untuk tidak membeli baju seragam,” sambungnya.

Ditegaskan pula, anak umur 7 - 12 tahun itu wajib hukumnya untuk bersekolah dan tidak ada anak-anak yang terlantar di jalanan atau karena alasan tidak ada baju lalu tidak bersekolah.

“Semua anak-anak termasuk pendatang maupun non putra daerah yang berdomisili di Kota Jayapura harus sekolah,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga