Kapolda Ajak Pemerintah dan Masyarakat di Papua Laksanakan PP 2 Tahun 2017

Pemerintah RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017, sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang keormasan.
Share it:
Irjen. Pol. Drs. Boy Rafli Amar
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017, sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang keormasan.

Diterbitkannya PP tersebut dalam rangka memberikan penguatan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi negara yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Pasalnya, UU terdahulu yang mengatur tentang keormasan terlihat begitu rentan dengan memanfaatkan alam kebebasan berdemokrasi di Indonesia.

Sehingga, tanpa disadari, ada pihak-pihak tertentu ingin menyusupkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia

“Oleh karena itu, jajaran kepolisian mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan yang ada di tanah Papua juga di kota Jayapura dan seluruh unsur masyarakat untuk kita sama-sama laksanakan apa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI,“ ajak Kapolda Papua, Irjen. Pol. Drs. Boy Rafli Amar, saat menghadiri Halal bi Halal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI - POLRI, DPRD dan masyarakat se Kota Jayapura.

Acara yang digelar dalam rangka mempererat tali silaturahmi ini, bertempat di Gedung Olahraga Waringin, kawasan Kotaraja, Kota Jayapura, Sabtu (15/7).

Intinya adalah untuk mencegah bangsa Indonesia kemasukan virus-virus yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa,  dan yang bertentangan dengan hal-hal yang telah diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar NKRI , yaitu memberikan ruang yang seluas dan sebebas -bebasnya kepada seluruh masyarakat menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

“Tentu harus kita sadari bahwa kemajemukan bangsa Indonesia yang telah diformulasikan  dan dirumuskan obat perekatnya melalui UU D 45 agar Pancasila tetap harus kita lestarikan,” lanjutnya.

Pada dasarnya, kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus dikelola dan ditata dengan baik berdasarkan hukum.

“Dan tentunya semangat di alam kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus kita bungkus dalam sebuah semangat kegotongroyongan, kerukunan antar umat beragama yang harus menjadi ciri dan budaya bangsa Indonesia,” harapnya.

Untuk itu, pada momen Halal bi Halal ini, mengawali Pemerintah, Kapolda menyosialisasikan UU tersebut, kepada  berbagai kalangan dan masyarakat di Kota Jayapura.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk menyambut baik langkah Pemerintah dengan turut berpartisipasi menjaga negara kita dari berbagai paham yang mengarah kepada sikap radikal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita,” ajaknya.

Dijelaskan pula, ada sebagian masyarakat di luar Kota Jayapura bahkan di luar Indonesia tengah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengatas namakan agama untuk berjuang seakan-akan untuk kepentingan agama tetapi dengan menghalalkan segala cara. Bahkan dengan melakukan aksi-aksi pembunuhan.

“Oleh karena itu, untuk memperkuat ketahanan masyarakat Indonesia  dari ideologi yang menyesatkan bangsa kita maka tentu mari kita laksanakan apa yang telah digariskan oleh Pemerintah dalam aturan yang telah dikeluarkan,” imbuhnya.

Selain itu, dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan masyarakat Islam sendiri dan masyarakat yang lainnya perlu terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang ada di negara Indonesia tercinta.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments: