Kepala Kampung Diingatkan Gunakan Anggaran Sesuai APBK

Pemerintah Kota telah mengucurkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura, untuk tahap pertama kepada enam kampung di wilayah tersebut.
Share it:
Dr. Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak. CA
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Kota telah mengucurkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura, untuk tahap pertama kepada enam kampung di wilayah tersebut.

Ke 6  kampung tersebut masing-masing Kampung Yoka, Kayu Batu,  Skouw Sae, Koya Tengah, Nafri dan Kampung Enggros.

Terkait penggunaannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Dr. Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak.CA, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (14/7) mengingatkan kepala kampung dan jajarannya soal penggunaan anggaran.

“Apa yang telah tertuang di dalam APBK agar penggunaannya harus sama, jangan yang dituangkan lain sementara melakukan belanjanya juga lain. Kepatuhan terhadap penggunaan anggaran ini juga harus menjadi perhatian seluruh aparat kampung agar tidak membuat kesulitan dalam melakukan pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Ditambahkan juga ketika melakukan pembelanjaan, maka dokumen-dokumen belanja harus dibuat dengan baik.

Seperti item kegiatannya, melakukan pembangunan rumah layak huni, maka saat pertanggungjawaban harus dilengkapi dengan gambar dan  nota belanja, guna mempermudah pertanggungjawaban.

Meski demikian, diakui Siahay, perlu juga disadari bahwa sumber daya Kampung memang masih belum terlalu optimal bahkan pendamping yang ada untuk mendampingi KPK dan aparat Kampung juga masih sangat terbatas.

“Mungkin akibat keterbatasan pendamping karena terkait dengan kesejahteraan mereka secara teknis lapangan,” akuinya.

Olehnya itu diharapkan di tahun berikut atau dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018 mendatang tidak lagi ditemukan adanya kendala.

Siahay juga mendorong agar aparat setempat juga bisa merekrut anak-anak kampung yang tamatan SMK akuntansi dan  SMK Teknik agar mereka bisa membantu dalam penggunaan dan pengelolaan DD.

Karena selama ini aparat Kampung dan KPK masih dibantu pendamping dari Provinsi Papua yang hanya satu menangani tiga kampung, ditambah lagi dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki mereka.
Menyikapi kondisi ini, pihaknya berencana mengajak Bapedda dan BPMPK untuk sama-sama berbicara terkait potensi-potensi apa yang harus dilakukan di kampung.

Hal ini dilakukan dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait Dana Desa sehingga perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan.

Sementara itu, terkait besaran kucuran ADD serta BHPD yang bersumber dari APBD Kota Jayapura kepada 14 kampung hingga saat ini masih 5 persen.

Kucuran tersebut termasuk Prospek Rp 1 Miliar, sehingga total dana yang sampai ke 14 kampung sebesar Rp 59 Miliar.

Siahay mengakui Pemkot masih mengucurkan 5 persen meski ada desakan dari Pemerintah pusat untuk menaikan persentasenya.

“Karena Pemerintah pusat terus memaksa kita untuk harus mengalokasikan dana 10 persen untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,” akuinya.

Dijelaskan Siahay, jika dana yang dikucurkan sebesar 10 persen maka itu berarti sekitar Rp 101 miliar yang harus didrop ke kampung.

Dengan demikian, kampung terkecil bisa mendapat alokasi sebesar Rp 2,9 miliar, sedangkan kampung terbesar bisa mendapat alokasi sebesar Rp 6 miliar lebih.

“Jika di kucurkan 10 persen ke tiap kampung maka kampung terkecil mendapat kucuran Rp 6 milyar dan kampung terbesar mendapat Rp 13 milyar. Jumlah ini tentu sangat jauh dari yang dikelola distrik,” jelasnya.

Yang dimaksud 10 persen di sini adalah dana ADD dan dana BHPD yang harus dialokasikan ke kampung sebesar minimal 10 persen.

“Namun dengan kapasitas kampung yang ada maka sejak 2 tahun hingga saat ini Pemerintah kota masih mendrop sebesar 5 persen,” sambungnya.

Pemkot memiliki alasan bahwa hingga saat ini masih mengucurkan 5 persen.

“Hal ini dilakukan agar kampung kuat dulu baik itu perencanaan serta kualitas SDM yang memadai, barulah Pemerintah kota bisa mengucurkan sebesar 10 persen,” tandasnya.

Karena jika dikucurkan 10 persen saat ini, maka disinyalir akan mubazir dan dipastikan menciptakan penyalahgunaan anggaran yang lebih besar.

(Har)

Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: