KPK RI Harapkan Adanya Perubahan Pelayanan PTSP di Papua

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menginginkan perubahan di Provinsi Papua terutama dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) kepada masyarakat.
Share it:
Kasatgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Trigamareta sedang terlibat diskusi bersama
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM didampingi Sekda Kota Rasmus D. Siahaya, SH, MM
dan Kadis PMPTSP Kota Jayapura, Johanes Wemben 
Jayapura, Dharapos.com 
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menginginkan perubahan di Provinsi Papua terutama dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) kepada masyarakat.

Salah satunya dengan menggelar workshop PTSP untuk memastikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pelayanan perizinan.

“Kita ingin Kota Jayapura menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Papua,” ungkap Kepala Satgas Koordinasi  Supervisi dan Pencegahan KPK, Trigamareta  saat dikonfirmasi disela-sela kegiatan Workshop PTSP, Rabu (19/7).

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM dan jajarannya yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Tentu dengan tujuan untuk menularkan virus-virus kebaikan agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik, transparan bertanggung jawab,” harap Trigamareta.

Diakuinya, selama ini memang pelayanan yang dilakukan masih meninggalkan banyak celah sehingga memicu terjadinya korupsi karena penggunaan kewenangan yang tidak sepatutnya ataupun celah gratifikasi.

“Hal-hal inilah yang akan kita perbaiki khususnya terhadap tata kelola pemerintahan,” urai Trigamareta.

Ditegaskan pula, Wali Kota sangat tanggap terhadap regulasi yang diturunkan Pemerintah pusat bahkan oleh KPK sendiri sehingga terkait dengan itu Komisi Pemberantasan Korupsi ini memberikan penghargaan Kota Jayapura jadi tempat pelaksanaan Workshop PTSP.

KPK, lanjut dia, meminta pengalaman yang ada di Kota Jayapura bisa dijadikan contoh bagi kabupaten yang lain agar cepat terjadi perubahan di Papua.

“Sehingga masyarakat akan beranggapan bahwa mereka tidak sia-sia memilih pemimpin, salah satunya seperti Wali Kota Jayapura,” cetus Trigamareta.

Lanjutnya, embrio maupun virus-virus kebaikan yang ada di Kota Jayapura dapat segera tertular ke kabupaten lain.

Hal ini tentu akan membuat tergerak kemauan mereka dan apalagi turut didorong juga oleh pers.

“Karena jika pers ikut terlibat maka masyarakat di kabupaten lain juga akan iri dan mau tidak mau, eksekutif nya akan bergerak sehingga hal seperti itu yang kita inginkan. Hal-hal yang baik ini harus terus disuarakan agar masyarakat menjadi sadar bahwa  mereka punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah,” tandasnya.

Trigamareta menambahkan rangkaian kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan yang dimulai dari identifikasi permasalahan, mencari contoh dan teladan.

“Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi kabupaten lain yang akan mencontoh aplikasinya. Tata kelolanya kita minta secara gratis agar Pemerintah daerah dapat mengaplikasikan dan menduplikasikan aplikasi tanpa terbebani banyak biaya. Dengan istilah amati, tiru dan modifikasi
(ATM) sesuai dengan kriteria daerah tersebut,” sambungnya.

Pemda tegas Trigamareta, tinggal menyediakan dana untuk magang karena aplikasinya sudah gratis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Jayapura Rasmus D. Siahaya, SH, MM juga menambahkan sasaran pelaksanaan workshop ini yaitu adanya pembelajaran dari kabupaten lain di Kota Jayapura yang dapat ditiru untuk bisa diterapkan di kabupaten lain.

Bahkan dalam sejarah pembentukan PTSP yang kemudian diikuti sejumlah proses, komitmen dari kepala daerah masin-masing sangatlah penting.

“Ini merupakan tugas negara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memudahkan
semua informasi tentang bagaimana melayani masyarakat agar hak-hak masyarakat terpenuhi termasuk juga pelayanan perizinan terpadu satu pintu,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga