Pemkot – Pemprov Papua Gelar Pertemuan Bahas TPI – PPI Hamadi

Pemerintah Kota Jayapura menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Papua bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota setempat, Selasa (25/7).
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM (tengah) saat memimpin pertemuan Pemkot bersama Pemprov yang
diwakili Kepala DKP Papua, Drs. FX. Mote, M.Si (kanan) membahas pengelolaan aset TPI-PPI Hamadi
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura  menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Papua bertempat di ruang  rapat kantor Wali Kota setempat, Selasa (25/7).

Dalam pertemuan tersebut membahas terkait keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI ) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe  D yang di bangun dengan dana APBN Tahun 1996-1997 di atas tanah seluas 1 hektar.

Pasalnya, hingga saat ini kedua fasilitas tersebut pengelolaannya masih ditangani pihak Pemprov melalui DKP Papua.

Sementara, seluruh nelayan yang beraktivitas di lokasi tersebut adalah nelayan Kota Jayapura berikut pula lokasi TPI dan PPI tersebut berada di hak ulayat negeri berjuluk Port Numbay ini.

Usai memimpin pertemuan, Wali Kota, DR. Benhur Tomi Mano, MM yang dikonfirmasi mengakui ada hal-hal khusus yang belum di tangani secara baik oleh Pemprov Papua, dan yang hingga saat ini masih menjadi keluhan para nelayan di Kota Jayapura.

“Dalam rapat bersama tadi kita tidak berbicara terkait masalah aset tetapi kami mengundang pihak Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua untuk membicarakan bagaimana pengelolaan TPI antara Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Jayapura,” terangnya.

Orang nomor satu di ibukota provinsi paling timur Indonesia ini pada kesempatan tersebut telah memberikan saran kepada DKP Papua, untuk dibuatkan Peraturan Wali Kota.

Yaitu untuk mengatur tentang penempatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan  mengurangi konflik serta juga mengatur tentang jalur penangkapan ikan yang dibagi dalam 3 zona.

“Kami meminta Pemprov Papua harus duduk bersama dengan Pemerintah Kota Jayapura dan hasil rapat nanti kita akan susun terkait pengelolaan TPI dan PPI. Dan permintaan tersebut di tanggapi positif,” akuinya.

Wali Kota juga mengaku siap saja jika Pemprov Papua meminta pungutan PAD 100 persen di setor ke Dispenda Provinsi.

Suasana pertemuan Pemkot dan Pemprov Papua yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wali Kota Jayapura
Pertemuan susulan bakal dilakukan pada Agustus mendatang untuk membahas masalah pengelolaan TPI dan PPI Hamadi.

Pria yang akrab disapa BTM ini juga mengungkapkan Pemprov Papua akan di bantu  pusat untuk membangun TPI di kawasan Tanjung Ria, tapi dirinya meminta untuk dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

“Kita punya aset di belakang Pasar Hamadi dan saya berencana akan membangun TPI yang lengkap dengan fasilitasnya, tapi dari pada membangun baru mendingan aset yang ada kita benahi,” tandasnya.

Lebih lanjut jelas BTM, nelayan di kota Jayapura ini terbagi dalam 3 kategori yakni nelayan Papua (Serui dan Biak) dan nelayan non Papua (Bugis, Makassar dan Buton).  Kemudian  nelayan asli Port Numbay dari 14 Kampung.

Mantan Kadispenda Kota Jayapura ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD setempat yang telah mendukung kepedulian Pemkot atas nasib para nelayan.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Jayapura, Christian Kondobuan mengakui  ada hal yang perlu diselesaikan antara Pemprov  Papua dengan kota Jayapura terkait TPI dan PPI tipe D.

“Kami sebagai wakil rakyat tentu berharap keberadaan TPI maupun PPI ini akan memberi kesejahteraan bagi  warga kota khususnya para nelayan. Karena itu, kita berharap pengelolaan PPI dan TPI dapat diatur bersama-sama untuk kepentingan masyarakat Kota Jayapura,” harapnya.

Diakui Kondobuan, Pemkot sudah banyak memberikan bantuan kepada para nelayan seperti fasilitas alat-alat penangkapan ikan,  kartu nelayan, SPBU  hingga asuransi bagi nelayan.

“Yang menjadi  kebutuhan para nelayan juga sangat banyak  yang telah  dipenuhi Pemerintah Kota Jayapura," akuinya.

Namun hingga saat ini para nelayan masih mengeluh terhadap keberadaan TPI dan PPI yang ada di Hamadi ini karena masih banyak  masalah di kedua lokasi  tersebut.

Pertemuan sendiri turut dihadiri pihak Bappeda Provinsi Papua, para Kabid DKP Provinsi Papua dan juga Dispenda Provinsi Papua.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga