Pemprov Papua Gelar Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Provinsi Papua resmi digelar, Senin (10/7).
Share it:
Penyematan tanda peserta oleh Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum Simeon Itlay mewakili Gubernur Papua
Jayapura, Dharapos.com
Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penatausahaan Keuangan Daerah di  Lingkungan Provinsi Papua resmi digelar, Senin (10/7).

Diklat yang digelar di Aula Badan Pengembangan SDM  Papua,  Cigombong,  Kota Jayapura, akan berlangsung selama 4 hari sejak 10 - 14 Juli 2017.

Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya mengatakan sistem pengelolaan keuangan daerah  yang baik  diperlukan  dalam rangka mengelola dana APBD  secara  transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Diwakili Staf Ahli  Bidang  Pemerintahan, Politik dan Hukum Simeon Itlay, Gubernur menegaskan, Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam  pengambilan keputusan  secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan  potensi  daerah.

“Penerapan Otonomi seutuhnya  membawa  konsekuensi logis berupa  pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat,” urainya.

Pengelolaan keuangan daerah, lanjut Gubernur, mencakup  keseluruhan kegiatan  yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah  sebagai bagian dari  pengelolaan keuangan daerah  memegang peranan penting  dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan.

“Keuangan daerah merupakan semua hak dan  kewajiban daerah  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya  segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan  kewajiban daerah,” lanjutnya.

Dengan demikian, dalam konteks Pemerintahan  daerah  dan sejalan dengan Otonomi Daerah, maka
Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan mewakili Pemda mengharapkan agar  penatausahaan  keuangan  daerah dapat dilakukan secara  transparan, ekonomis, efisien, efektif  dan  akuntabel.

Untuk  itu, dibutuhkan SDA  yang  profesional,  berkualitas, kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Saya berharap  melalui Diklat ini, penatausahaan keuangan daerah yang profesional  dapat terlaksana dan mendukung  terwujudnya birokrasi  pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN,” pungkasnya.

Turut mendampingi, Kepala Subdit Keuangan dan Otda  Badan Pengembangan  Sumber  Daya Manusia (BPSDM)   Kemendagri Ir. Admiral  dan Kepala  BPSDM Papua Zacharias Giay,

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments: