Publik Terus Soroti Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hingga saat ini masih terus menjadi sorotan berbagai pihak.
Share it:
Jayapura, Dharapos.com
Acara Diskusi Publik dan Strategi Planning Perhimpunan Advokasi Kebijakan HAM Papua yang digelar
PAK-HAM Papua di  Gedung P3W GKI, Padang Bulan,  Kota Jayapura, Selasa (25/7)
Sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hingga saat ini masih terus menjadi sorotan berbagai pihak.

Diantaranya, Kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 dan Biak Berdarah 1998, pasca penyanderaan Mapeduma 1996-1997 dan sejumlah kasus lainnya.

Bahkan, tak ketinggalan, Pemerintah  Provinsi Papua turut menyorotinya sekaligus terus berupaya mendorong  penyelesaian kasus-kasus tersebut, sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Dalam konflik  terkadang juga mengesampingkan asas-asas hukum,  HAM serta adat-istiadat yang berlaku  pada suku  di Papua yang  pada dasarnya masyarakat  setempat sangat menjunjung tinggi nilai adat itu sendiri,” terang Gubernur  Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda  Papua Doren Wakerkwa, SH pada   acara Diskusi Publik dan Strategi Planning Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia
Papua digelar  PAK-HAM Papua di  Gedung P3W GKI, Padang Bulan,  Kota Jayapura, Selasa (25/7).

Seperti diketahui, lanjut dia, Papua saat ini diperhadapan dengan dua masalah yakni pelanggaran HAM dan kesejahteraan.

Dimana, dengan pesatnya perkembangan dan  pertumbuhan penduduk di Papua serta berkembangnya investasi ekonomi, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)  dalam suku-suku dengan suku yang lain terkadang  menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal dalam tantanan masyarakat adat  Papua.

Hingga akhir konflik tersebut  merugikan masyarakat  itu sendiri, bahkan  jiwa maupun material.
Oleh sebab itu, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat yang berbasis tentang  pelanggaran HAM untuk  melakukan terobosan dan juga penyelesaian kasus –kasus dimaksud.

“Saat ini kan kondisinya tak berjalan atau  tak ada kemajuan sehingga bagaimana caranya  kita dapat mencari jalan keluar dan juga  penyelesaian masalah dari kasus tersebut berdasarkan hukum yang berlalu,” tukasnya.

Sementara itu,  Badan Pendiri/Pengurus PAK-HAM Papua   Prof. Dr. Yislam Alwini menegaskan pihaknya menggelar  Diskusi Publik dan Strategi Planning PAK-HAM  Papua, karena kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua hingga kini masih terjadi.

“Sementara, yang lalu-lalu belum ada penyelesaian yang dianggap memenuhi rasa keadilan,” tegasnya.
Yislam menjelaskan,  HAM adalah hak yang  melekat  dalam diri seseorang sebagai manusia dan tak boleh dirampas oleh siapa pun dengan cara apapun.

Karena itu,  HAM bersifat universal dan telah diakui  serta diterima  menjadi suatu standar umum sebagai norma-norma dalam relasi sosial masyarakat dan antar negara dj tingkat  internasional termasuk negara RI, yang telah diatur alam UUD 1945.

Kegiatan ini  akan berlangsung  dari 25-28 Juli 2017 dihadiri  Badan Pendiri/Pengurus PAK-HAM Papua   Prof. Dr. Yislam Alwini, Wakil Sekretaris PAK—HAM Papua Julles RA Ongge, Direktur Eksekutif PAK-HAM Papua Mathius  Murib serta  para peserta dari Jayapura, Wamena dan Timika.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga