Rakornis Kepegawaian Strategis Evaluasi Sejumlah Permasalahan

Penyelenggaraan Rakornis Kepegawaian se Papua tahun 2017 bertempat di Grand Mega Resort, Kuta-Bali, Rabu (26/7) mempunyai makna yang sangat strategis untuk mengevaluasi berbagai permasalahan dan kemudian merumuskan langka-langka penyelesaian.
Share it:
Rakornis Kepegawaian se Papua tahun 2017 bertempat di
Grand Mega Resort, Kuta-Bali, Rabu (26/7)
Bali, Dharapos.com
Penyelenggaraan Rakornis Kepegawaian se Papua tahun 2017 bertempat di Grand Mega Resort, Kuta-Bali, Rabu (26/7) mempunyai makna yang sangat strategis untuk mengevaluasi berbagai permasalahan dan kemudian merumuskan langka-langka penyelesaian.

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se Provinsi Papua dapat membentuk OPD baru dengan struktur organisasi dan tata laksana yang baru.

“Hal ini memacu pengelola kepegawaian untuk lebih meningkatkan kinerja dalam menyusun dan menata administrasi dan personil ASN sesuai dengan tupoksi SKPD/OPD masing-masing,”bebernya.

Hal lain yang sedang dihadapi kepegawaian adalah proses seleksi jabatan tinggi pratama (JPT) di beberapa daerah telah bermasalah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Olehnya itu, Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar pelaksanaan pengelolaan kepegawaian semakin membaik baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov maupun kabupaten/kota se Papua.

“Kami menyambut baik salah satu program tahunan dari BKD Provinsi Papua, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan SDM aparatur,” ungkap Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri,SE,MM ketika membuka secara resmi Rakornis Kepegawaian di Grand Mega Resort, Kuta - Bali, Rabu (26/7).

Diharapkan, melalui rapat ini dapat mempererat tali silahturami dan kasih diantara para pengelola kepegawaian serta dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi dalam mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis yang terkait yang terkait dengan bidang kepegawaian.

“Sekaligus merumuskan cara-cara penyelesaian khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di tingkat unit pelaksana teknis di daerah,” imbuhnya.

Diantaranya pelaksanaan administrasi pengelolaan kepegawaian baik di tingkat OPD di lingkup Pemprov maupun kabupaten/kota se Papua, berupa proses kenaikan pangkat, disiplin ASN yang rendah dan belum maksimal pelaksanaan SKP secara online karena tidak didukung oleh infrastruktur (jaringan,red) serta masih rendahnya kinerja dan kesejahteraan ASN.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga