Sikapi Isu Pungli, Wawali Lakukan Sidak di SD Inpres Kotaraja

Menyikapi soal adanya isu pungutan liar (Pungli) di SD Inpres Kotaraja, Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru, MM langsung melakukan sidak ke sekolah tersebut meski masih dalam suasana libur sekolah.
Share it:
Wawali Ir. H. Rustan Saru, MM saat berdialog dengan beberapa guru SD Inpres Kotaraja soal isu pungli
Jayapura, Dharapoos.com 
Menyikapi soal adanya isu pungutan liar (Pungli) di SD Inpres Kotaraja, Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru, MM langsung melakukan sidak ke sekolah tersebut meski masih dalam suasana libur sekolah.

Dalam sidak tersebut,  beberapa guru berhasil di temui di lokasi sekolah.

“Setelah saya lakukan sidak ke SD Inpres Kotaraja, dan mendapat keterangan dari para guru yang ada bahwa ternyata tidak ada pungutan liar yang di lakukan di  sekolah ini. Hanya saja siswa dikenakan beban harga baju sebesar Rp 100 ribu dan ini juga sesuai ketentuan sekolah,” urainya saat dikonfirmasi disela-sela sidak, Jumat (6/7).

Dirincikan, SD Inpres Kotaraja menerima siswa baru sebanyak 4 kelas, dimana 1 kelasnya menampung 28 siswa sehingga totalnya sebanyak 112 siswa.

Dalam hal ini, para orang tua siswa dibebankan biaya untuk membeli baju seragam sekolah, baju batik, dan baju olahraga dengan harga per baju Rp 100 ribu.

Wawali kemudian mengingatkan bahwa membeli baju lewat sekolah bukan menjadi satu kewajiban orang tua kepada anaknya.

“Karena  informasi dari para guru bahwa jika baju sekolah yang ukuran besar maka harga juga besar sementara jika ukuran baju kecil maka harganya juga kecil,” sambungnya seraya menegaskan untuk semua bahan harus sama harga.

Dan jika orang tua murid mendapatkan baju yang harganya murah di luar maka bisa dibeli karena tidak diwajibkan

“Pemerintah kota sejak awal sudah melarang adanya penerimaan uang di luar ketentuan yang ditentukan,” cetus Wawali.

Diungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2016 saat ini bagi anak masuk sekolah diwajibkan membayar uang pembangunan sebesar Rp 750 ribu, dan juga uang komite Rp 50 ribu per bulan yang sampai saat ini masih berjalan.

Terhadap itu, Wawali menginstruksikan untuk tidak boleh dilakukan lagi karena hal itu di luar dari aturan yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Itu sudah dikategorikan sebagai pungutan liar, walau ada kesepakatan antara orang tua dan komite, dan guru sekalipun tetap harus dihentikan, karena melanggar ketentuan,” tegasnya.

Sedangkan untuk sekolah swasta, Wawali mengaku pengelolaannya di luar kontrol Pemerintah karena membiayai rumah tangganya sendiri.

“Mereka boleh-boleh saja mengenakan biaya masuk sekolah akan tetapi ada batasan yang diberikan.
Begitu pula bagi mereka yang masuk sekolah PAUD agar diberikan standar biaya yang wajib sehingga tidak membebani para orang tua,” bebernya.

Wawali juga pada kesempatan tersebut menghimbau pimpinan sekolah-sekolah swasta yang bonafit, agar anak-anak yang berprestasi dan mereka yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk sekolah khususnya bagi anak-anak Papua.

“Jangan hanya orang berduit yang menjadi prioritas tapi juga bagi mereka yang kurang mampu yang intinya harus ada porsi masing-masing,” tegasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: