SPSI - PT FI Diberi Waktu 2 Minggu Bahas Nasib Pekerja yang di PHK

Manajemen PT Freeport Indonesia (FI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar tatap muka bersama DPR Papua guna membahas tentang nasib para pekerja yang sampai saat ini masih dirumahkan.
Share it:
Jayapura, Dharapos.com
Manajemen PT Freeport Indonesia (FI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar tatap muka bersama DPR Papua guna membahas tentang nasib para pekerja yang sampai saat ini masih dirumahkan.

Tatap muka yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan turut dihadiri beberapa anggota Dewan dari Komisi I serta pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika berlangsung di ruang Banggar, DPR Papua Senin (10/7).

“Kami dari DPR Papua pada hari ini memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Freeport Indonesia bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia,” terang  Wonda yang di temui usai acara tatap muka bersama.

Dijelaskannya, kesimpulan dalam pertemuan pihaknya mengembalikan penanganan nasib karyawan kepada manajemen PT FI untuk secara kemanusiaan melihat kondisi objektif yang ada di Mimika.

“Dalam rapat ini juga kami memberikan kesempatan selama dua minggu kepada manajemen Frepoort agar bisa duduk bersama-sama dengan Serikat Pekerja untuk membahas poin yang ke tiga yang menjelaskan keseluruhan terkait karyawan yang di PHK, semuanya diterima kembali bekerja dengan catatan tidak ada sangsi,” jelas Wonda.

Nanti dalam rapat berikut, lanjut dia, kedua belah pihak akan melaporkan hasil pertemuan mereka kepada pihak DPR Papua.

Wonda menambahkan bahwa untuk saat ini, DPR Papua memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Mimika mengambil peran karena prosesnya sudah berjalan sementara DPRP hanya bertugas mengawasi proses yang dilakukan kedua belah pihak .

“Terkecuali jika mengalami jalan buntu, maka masalah ini kami akan tarik ke Provinsi. Apabila dalam jangka waktu dua minggu tidak ada keputusan dari kedua belah pihak maka tidak ada jalan lain, masalah ini kita akan proses hukum,” tegasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments: