Wali Kota Apresiasi Ditunjuknya Kota Jayapura Jadi Lokasi Workshop PTSP

Pemerintah Kota Jayapura di tunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna menggelar Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Share it:
Foto bersama usai pembukaan Workshop PTSP yang digelar KPK RI, di Kota Jayapura, Rabu (19/7) 
Jayapura, Dharapos.com 
Pemerintah Kota Jayapura di tunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna menggelar Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Workshop yang berlangsung di gedung Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (19/7) dihadiri Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM, Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru, MM dan Kepala Satuan Tugas Koordinasi  Supervisi dan Pencegahan KPK, Trigamareta.

Turut hadir pula, para Sekretaris Daerah dari kabupaten dan kota se Provinsi Papua, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua, Sabar Olof Iwanggin, serta pimpinan OPD.

Wali Kota pada momen tersebut berkesempatan menyampaikan apresiasi dan  ucapan terima kasih kepada KPK RI, yang telah menunjuk dan mempercayakan Kota Jayapura sebagai tempat digelarnya Workshop PTSP bagi kabupaten/kota se Provinsi Papua.

Ia pun mengingatkan soal komitmen yang dibutuhkan dalam membangun PTSP.

“Hal terpenting untuk kita bangun dan bentuk PTSP adalah komitmen dari pemimpin,” tandasnya.

Sementara itu, Kasatgas Koordinasi  Supervisi dan Pencegahan KPK, Trigamareta mengatakan pelaksanaan workshop ini merupakan  rangkaian kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK-RI , yang dalam hal ini diamanatkan kepada tim koordinasi  KPK untuk melakukan perbaikan tata kelola di Pemerintahan Provinsi Papua.

“Setelah dilakukan identifikasi maka kita memandang perlu untuk mendampingi bapak –bapak untuk memberikan sharing terhadap praktek-praktek terbaik yang ada di wilayah Provinsi Papua,” jelasnya.

Trigamareta mengaku jika pihaknya tidak perlu memberikan contoh tata kelola  terbaik dari provinsi yang lain karena ada contoh seperti e-pleaning kemudian e-budgeting.

“Kita bisa memakai program atau aplikasi yang sudah disusun oleh Provinsi Papua untuk diberikan kepada kabupaten atau kota  diwilayahnya,” akuinya.

Sementara untuk kegiatan atau praktek terbaik pada PTSP,  dapat mencontoh atau menduplikasi segala praktek terbaik dalam hal ini aplikasi maupun tata kelolanya yang sudah dilaksanakan di Kota Jayapura.

“Jika kita memberikan contoh dari provinsi lain maka nilainya akan berkurang karena bisa saja itu kan di provinsi lain mungkin saja fasilitasnya lebih memungkinkan begitu pula dengan kesiapan SDM. Karena itu, kita harus dorong sebab jika Kota Jayapura bisa, maka kabupaten yang lain juga harus bisa,” imbuh Trigamareta.

KPK juga berkonsentrasi untuk melakukan pendampingan terhadap integrasi penggunaan aplikasi e-budgeting dan mendorong penggunaan aplikasi secara online terkait PTSP karena dinilai merupakan cerminan dari suatu daerah.

“Jadi  investor maupun penduduk yang ingin bermigrasi ke suatu daerah, mereka akan melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh daerah itu kepada calon investor atau kepada masyarakat,” lanjutnya.

KPK juga mendorong poin-poin untuk membangun PTSP yakni keterbukaan pelayanan agar ditampilkan.

“Kalaupun Dinas PTSP nantinya belum mempunyai domain ataupun subdomain di aplikasi atau di websitenya Pemerintah daerah maka diharapkan seluruh persyaratan terkait perizinan ditampilkan atau diupload di website yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten,” dorong Trigamareta.

Kedatangan investor karena Papua merupakan daerah yang masih sangat terbuka sehingga menarik minat para pemilik modal untuk menanamkan investasinya.

“Masuknya investor tentu karena melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan khususnya pada proses perizinan. Namun jika kemudahan yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka kami siap menindak lanjutinya,” cetusnya.

Waktu penyelesaian perizinan juga harus dibuat dengan jelas agar para pemohon yang akan mengajukan perizinan memiliki kejelasan yang pasti.

Selain jenis-jenis perizinan kemudian dokumen waktu, Pemerintah kabupaten juga harus memfasilitasi sarana pengaduan masyarakat.

Tujuannya agar masyarakat bisa menyalurkan permasalahannya jika mengalami kesulitan atau senaga dipersulit saat mengurusi proses perizinan.

“Sarana  pengaduannya ke mana harus bisa diakses secara langsung oleh masing-masing pimpinan daerah agar mereka dapat memberikan teguran kepada dinas mana yang kedapatan mempersulit pengurusan perizinan,” tegas Trigamareta.

Termasuk juga harus disediakan ruang konsultasi bagi investor, serta pelimpahan kewenangan masing-masing kepala daerah kepada kepala Dinas PPTSP setempat.

Sekda Kota Jayapura Rasmus D. Siahaya, SH, MM dalam laporannya mengatakan berdasarkan surat dari pimpinan KPK- RI telah menunjuk Pemerintah Kota Jayapura sebagai tempat pelaksana workshop membangun PTSP di Papua.

“Tujuan pelaksanaan workshop ini adalah dalam rangka mempercepat , mengefisiensikan dan mempermudah serta melakukan tindakan transparansi dalam  memproses perizinan di masing-masing
Pemerintah Daerah serta mencegah aparatur sipil negara dalam melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme,” urainya.

Peserta workshop sesuai laporan sebanyak 200 orang yang terdiri dari para Sekda, kepala dinas PMPTSP, kepala Dinas Kominfo dan pejabat eselon 3 yang diikutkan serta tenaga IT atau Programme.

Acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Source Code oleh Sekda pada 28 kabupaten dan 1 kota.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments: