Wali Kota Berencana Libatkan Rohaniawan Awasi Dana Kampung

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM atas nama Pemerintah Kota berencana melakukan kerja sama dengan Klasis GKI Jayapura dalam rangka pengawasan penggunaan dana desa yang ada di 14 kampung.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM (jas biru) saat penyampaian materi pada Sidang Klasis ke XV GKI Jayapura
Jayapura, Dharapos.com 
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM atas nama Pemerintah Kota berencana melakukan kerja sama dengan Klasis GKI Jayapura dalam rangka pengawasan penggunaan dana desa yang ada di 14 kampung.

Dan berkaitan dengan rencana tersebut, Wali Kota telah membicarakannya dengan Ketua STT GKI Jayapura untuk melakukan kajian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan dana kampung.

Meski dalam diskusi itu, ada kekuatiran Ketua STT GKI Jayapura jika pendeta (rohaniawan) terlibat melakukan pengawasan dana Kampung, ditakutkan bakal mengalami tindak kekerasan dari masyarakat kampung.

Kendati demikian, Wali Kota telah mempersiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari berkaitan dengan rencana pengamanan terhadap para rohaniawan yang akan membantu Pemkot dalam melakukan pengawasan dana kampung.

Pasalnya, dana Kampung sudah mencapai miliaran rupiah, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara ketat.

“Penggunaan dana desa ini kan ibarat membuang garam ke laut,“ ungkapnya saat memberikan materi pada Sidang Klasis GKI Jayapura, Kamis (27/7).

Wali Kota juga secara terang-terangan di hadapan peserta sidang mengakui bahwa beberapa bulan ke depan ada Ondoafi dan kepala kampung yang akan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Karena dana desa yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara langsung mendapat pengawasan ketat dari KPK RI.

Sementara, Pemkot sendiri juga melalui APBD Kota Jayapura menyalurkan dana ke kampung sebesar Rp 250 juta.

“Karena kenyataannya dana-dana tersebut juga tidak digunakan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat di kampung,” bebernya.

Meski penyalahgunaan keuangan ini seharusnya berhadapan dengan hukum namun Wali Kota tidak pernah membawa masalah ini ke ranah hukum.

Karena orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua sangat mengasihani kepala kampung yang salah menggunakan dana desa yang bersumber dari APBD Kota Jayapura terlebih nantinya seperti apakah kehidupan istri dan anak-anak mereka.

Namun sekali lagi untuk dana desa yang dianggarkan dari APBN tidak ada ampun, karena terus di awasi KPK RI.

“Makanya beberapa hari ke depan KPK akan menangkap ondoafi dan kepala kampung karena telah salah dalam menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi sementara rakyatnya sendiri menderita,” tegasnya.

Perlu diketahui, untuk 2017 dana desa yang bersumber dari APBD Kota Jayapura yang awalnya Rp 250 juta dinaikkan menjadi Rp 300 juta. Begitu pula dana pemberdayaan distrik yang 5 tahun lalu Rp 900 juta namun di tahun ini dinaikkan menjadi Rp 1 miliar.

Mengantisipasi aksi penyelewengan, Wali Kota berencana untuk melakukan kerja sama dengan GKI Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan kajian dalam rangka melibatkan para rohaniawan mengawasi dana di  kampung.

Semua itu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga