Wali Kota Hadiri Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2016

Walikota DR. Benhur Tomi Mano, MM menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM saat menyerahkan LKPD Kota Jayapura TA 2016 kepada Wakil Ketua
DPRD Kota Jayapura Timbul Sipahutar. Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM
Jayapura, Dharapos.com
Walikota DR. Benhur Tomi Mano, MM menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.

Paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Jayapura, Jumat (28/7) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Timbul Sipahutar dan turut dihadiri anggota, unsur kepala dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kota Jayapura.

Wali Kota dalam penyampaiannya mengatakan sidang LKPD merupakan proses untuk pembahasan dan penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jayapura TA 2016 menjadi Peraturan daerah.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun
2016.

Pada rapat paripurna ini,  Wali Kota menegaskan bahwa empat wilayah penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Kota Jayapura tetap dilanjutkan pada masa kepemimpinannya bersama Ir. H. Rustan Saru, MM yakni wilayah tertib aturan, wilayah tertib administrasi, wilayah WTP dan wilayah bebas korupsi.

“Olehnya itu pilar tertib aturan, tertib administrasi dan bebas korupsi sangat mendukung pengelolaan keuangan daerah sehingga Pemerintah Kota Jayapura telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kota Jayapura untuk keempat kali di tahun 2017,” tegasnya.

Untuk itu, upaya ini harus ditingkatkan lagi karena secara administratif pelaporan masih harus dibenahi dan disempurnakan agar catatan-catatan sebagai rekomendasi BPK RI sedapat mungkin harus diminimalkan bahkan harus dieliminasi.

Terkait itu, Wali Kota meminta kepada seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkot Jayapura untuk selalu membenahi kelemahan di wilayah tertib aturan dan tertib administrasi dan bidang pengelolaan keuangan daerah di setiap ruang karya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Setelah laporan pelaksanaan APBD TA 2016, Wali Kota juga menyampaikan perkembangan neraca daerah Kota Jayapura per 31 Desember 2016, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan Sal periode tahun 2016.

“Penyampaian Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Jayapura,” sambungnya.

Wali Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 menurut struktur APBD yakni terkait Realisasi Pendapatan Daerah, belanja daerah dan belanja modal yang dirinci menurut jenisnya.

Laporan keuangan Pemda yang telah disampaikan merupakan wujud akuntabilitas Pemkot kepada rakyat melalui DPRD Kota Jayapura.

Sebagai pimpinan daerah, Wali Kota minta kepada segenap jajaran eksekutif untuk tetap menjaga citra sebagai pengabdi, pengayom dan pelayan masyarakat dan dengan prinsip menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien.

Para pimpinan OPD selaku pengguna anggaran juga dan pengguna anggaran barang agar terus membenahi diri dan meningkatkan kinerja secara sistematis dan terstruktur melalui mekanisme legalitas dan inovasi tata kerja yang baik.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Sambutan pimpinan DPRD Kota Jayapura yang disampaikan Wakil Ketua Timbul Sipahutar juga mengatakan tugas dan fungsi DPRD adalah untuk menyinkronisasikan isi dari LKPD yaitu menilai realisasi anggaran neraca, arus kas dan catatan atas LKPD tahun 2016 serta menilai manajemen standar akuntansi pelaporan.

“Untuk itu diharapkan catatan dan rekomendasi DPRD Kota Jayapura pada sidang dewan ini benar-benar memberikan bobot yang bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang kita wakili,” harapnya.

Kepada alat-alat kelengkapan dewan baik banggar, komisi-komisi dan fraksi-fraksi agar mengkaji dan membuat materi LKPD Kota Jayapura TA 2016 ini dengan memberikan catatan atau rekomendasi yang patut disampaikan kepada kepala daerah.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments: