Wali Kota : Pembentukan PTSP Butuh Komitmen Pemimpin Daerah

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM menegaskan bahwa dalam usaha membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibutuhkan komitmen dari seorang pemimpin daerah.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM didampingi Sekda Kota Rasmus D. Siahaya, SH, MM saat pembukaan
Workshop PTSP bagi pemangku kepentingan di Papua dan Papua Barat, Rabu (19/7)
Jayapura, Dharapos.com 
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM menegaskan bahwa dalam usaha membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibutuhkan komitmen dari seorang pemimpin daerah.

Demikian penegasannya saat membuka Workshop PTSP bagi Pemangku Kepentingan di Papua dan Papua Barat, bertempat di Gedung Sian Soor, kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (19/7).

Wali Kota mengaku jika sejak periode pertama memimpin,  dirinya telah berkomitmen untuk menjadikan ibukota provinsi di ujung timur Indonesia ini sebagai “Kota Perubahan” untuk Papua.

“Pembentukan PTSP Pemerintah Kota Jayapura ini kami diawali dengan langkah koordinasi bersama DPRD Kota yang membidangi bidang perizinan,” urainya.

Kemudian langkah tersebut mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan juga dari Menpan
untuk meniru pelayanan ini di Kabupaten Sragen.

“Saya bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura,  kemudian komisi yang membidangi bidang perizinan memilih staf-staf terbaik untuk di berangkatkan ke Kota Sragen selama satu bulan dan Solo,” lanjutnya.

Wali Kota membagi dua tim dimana tim pertama ditugaskan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Sragen sedangkan tim kedua belajar di Kota Solo.

Keputusan diambil, maka tim pun lebih condong untuk meniru ilmu yang ada di Kabupaten Sragen. Bupati dan tim IT dari Sragen menindaklanjuti itu dengan berkunjung ke Kota Jayapura.

“Dan pelayanan di Kota Jayapura saat ini sudah sejajar bahkan melebihi yang terbaik dari Kabupaten Sragen,” cetusnya.

Pria yang akrab disapa BTM, ingin menjadikan negeri berjuluk Port Numbay sebagai kota peradaban dan kota perubahan bagi tanah Papua.

Ia pun meminta para Sekda untuk tidak malu belajar ke Kota Jayapura karena semuanya dilakukan secara gratis dan tidak dipungut bayaran.

“Saya juga ingin mengingatkan tidak boleh ada pemikiran bahwa kita sama-sama orang Papua sehingga tidak perlu belajar ke Kota Jayapura.  Tetapi inti dari semua itu adalah kembali kepada hati dan komitmen seorang pemimpin untuk membangun daerahnya sendiri,” tukas BTM.

Lebih lanjut, ia merincikan, sebanyak 16 Kabupaten telah datang untuk belajar ke Badan PTSP Kota Jayapura.

Salah satunya dari Kabupaten Manokwari, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tim dari Pemkot yang diberangkatkan ke Manokwari untuk membagikan ilmu serta membuat Perda bersama DPRD setempat.

“Tim kami turut membantu membentuk peraturan, dan selama satu bulan bekerja di Manokwari. Bahkan saat di sidang DPRD pun, tim dari Kota Jayapura ikut dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan legislator setempat,” rincinya.

Putra asli Port Numbay ini juga mengapresiasi komitmen yang luar biasa dariBupati Manokwari untuk membentuk pelayanan PTSP.

“Kita juga diundang ke Kabupaten Fakfak, Biak, Supiori dan Merauke untuk berbagi ilmu. Jadi siap membuka diri dan siap membantu 100 persen,” cetusnya.

Mantan Kepala Dispenda Kota Jayapura juga meminta kabupaten lain untuk tidak perlu belajar ke pulau Jawa karena hanya membuang biaya.

“Di Kota Jayapura tidak dipungut biaya apa-apa alias gratis dan Pemkot akan membantu semuanya termasuk teknisi pun akan kita bantu. Kita akan membuat pelayanan yang sempurna bagi masyarakat,” tukasnya.

Perlu diketahui, Badan PTSP ini dibentuk lantaran banyaknya pengusaha yang mengeluh akibat adanya pungutan-pungutan yang dilakukan pada dinas-dinas saat itu bahkan hingga memperlambat pengurusan berbagai permohonan izin yang dimasukkan.

Saat ini, dari sebanyak 94 izin yang dikeluarkan Badan PTSP Kota Jayapura, hanya 5 yang dikenakan biaya yaitu IMB, miras, gangguan, trayek dan izin HAO.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments: