Barang Daerah Jadi Faktor Penting Pengaruhi Opini

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik, benar dan akuntabel.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano saat menyampaikan arahan kepada peserta sosialisasi
Jayapura, Dharapos.com
Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik, benar dan akuntabel.

“Nilai pengelolaan keuangan daerah yang signifikan dengan variasi jumlah yang beragam merupakan faktor penting yang mempengaruhi opini atas laporan keuangan Pemerintah daerah,“ demikian pernyataan Wali Kota, DR.Benhur Tomi Mano, MM saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Aston Hotel Jayapura, Selasa ( 22/8).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota, Rasmus D. Siahaya, SH, MM, Kepala BPKAD Kota Dr. Adolf Siahay, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) lingkup Pemkot Jayapura.

Termasuk  para kepala distrik, kelurahan, sekolah dan kepala Puskesmas se Kota Jayapura.

Dikatakan, selama 5 tahun berturut-turut Pemkot Jayapura telah berada dalam ranah wajar tanpa pengecualian atau opini WTP yang telah diberikan oleh pemeriksa eksternal.

“Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan dengan pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas,” urai Wali Kota.

Lanjutnya, nilai aset Pemkot Jayapura per  31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.475.898.191.341.12,-

“Meski begitu, masih cukup banyak permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah yang sampai sekarang masih belum terselesaikan,” akui Wali Kota.

Diantaranya, mulai dari tahapan perencanaan, kebutuhan penganggaran, pengadaan dan penyimpanan hingga pendistribusian masih ditemui berbagai permasalahan .

Demikian juga pada tahap pemanfaatan penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan pembinaan serta pengendalian dan pengawasan hingga perubahan status hukum serta tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi.

Wali Kota saat penyematan tanda peserta kepada salah satu ASN
“Dimana legalitas formal sampai pada hal praktis seperti kemampuan sumber daya manusia prasarana dan sarana kerja masih menjadi permasalahan,” bebernya.

Wali Kota juga meminta para pengelola aset untuk mengikuti tahapan-tahapan pengelola, mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan dan mengawasi aset tersebut.

“Karena aset merupakan kriteria penilaian dari BPK RI, sehingga sebagai Wali Kota, Sekda dan kepala BPKAD semuanya saya minta untuk kita mendata aset secara efektif dan transprasan di masing- masing instansi kita termasuk ASN kita yang sudah pindah dan keluar atau yang sudah pensiun  maupun yang telah meninggal,” imbuhnya.

Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dr.  Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak.CA, saat menyampaikan laporan mengatakan, sosialisasi ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman pengguna dan pengurus barang tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Serta juga meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis pengelolaan barang milik daerah
sehingga dapat menghasilkan laporan barang yang baik untuk menunjang pelaporan keuangan yang handal.

Sosialisasi ini turut diikuti  pimpinan OPD, pimpinan unit, Kepsek, Kepala Puskesmas dan para pengurus barang di lingkup Pemkot Jayapura.

Pengurus barang OPD sebanyak 44 orang, pengurus barang sekolah (33), pengurus barang kelurahan (25) orang dan pengurus barang Puskesmas sebanyak 13 orang.

Materi sosialisasi meliputi Overview Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, organisasi pengelolaan barang milik daerah dan siklus pengelolaan barang milik daerah.

Narasumber yang dihadirkan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yakni Irwan Taufiq Ritonga M.Bus, CA Ph.D dan Herman Suhartono M.Si.CA

Pembukaan sosalisasi di tandai dengan penabuhan tifa oleh Wali Kota dan penyematan tanda peserta.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga