DPN PKPI Kubu Haris – Samuel Sah Secara Hukum

Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia kubu Haris Sudarno- Samuel Samson telah dinyatakan sah secara hukum pasca PTUN Jakarta mengeluarkan putusan yang membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) RI yang mengesahkan kepengurusan Hendropriyono.
Share it:
Ketua DPP PKP Indonesia Provinsi Papua, Ir. Junaedi Rahim didampingi jajaran pengurus saat memberikan
keterangan pers di Sekretariat DPP setempat, Jalan Tasangkapura, Kota Jayapura, Selasa (8/8)
Jayapura, Dharapos.com 
Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia kubu Haris Sudarno- Samuel Samson telah dinyatakan sah secara hukum pasca PTUN Jakarta mengeluarkan putusan yang membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) RI yang mengesahkan
kepengurusan Hendropriyono.

Sebagaimana rilis yang diterima media ini, dalam sidang yang digelar pada Rabu (21/6) lalu, Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 batal demi hukum.

Pembatalan tersebut berkaitan dengan Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum AM Hendropriyono dan Hamsori sebagai Sekjen.

Majelis Hakim dalam sidang tersebut juga membatalkan SK MenkumHAM No. M-HH-28 AH 11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan AD-ART PKP Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam penetapan putusan PTUN Jakarta No. 308/G/2016/PTUN-Jakarta tertanggal 30 Januari 2017 (putusan sela) dan tanggal 21 Juni 2017 (putusan tetap).

MenkumHAM juga dalam putusan yang sama diperintahkan Majelis Hakim untuk mencabut SK-SK yang telah dibatalkan.

Dengan demikian, keabsahan PKPI ada pada kubu Haris Sudarno – Samuel Samson.

Rilis tersebut turut pula disinggung soal perspektif hukum bahwa penetapan PTUN memberikan konsekuensi “Tidak ada peluang hukum lain” selain menunggu sampai perkara yang sedang berlangsung  memiliki putusan yang  berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, untuk sementara segala keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM tentang pengurus DPN PKPI kubu Hendropriyono dinyatakan batal.

Berkaitan dengan itu, Ketua DPP PKP Indonesia Provinsi Papua, Ir. Junaedi Rahim saat memberikan keterangan pers bertempat di Sekretariat DPP PKP Indonesia setempat, Jalan Tasangkapura, Kota Jayapura, Selasa (8/8) mengingatkan seluruh kader partai untuk tidak terpengaruh berbagai isu atau rumor yang sengaja dihembuskan oknum atau pihak tertentu.

“Menyangkut rumor yang disampaikan oleh oknum tertentu terkait rencana akan adanya pergantian antar waktu (PAW, red) terhadap anggota DPR Papua dan DPRD Kota Jayapura, saya tegaskan itu tidak berlaku,” bebernya.

Junaedi menyarankan agar hal itu disampaikan secara tertulis kepada pihaknya.

Ia kembali menegaskan bahwa kepengurusan nasional PKP Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Haris Sudarno  dan Sekjen Semuel Samson sah secara hukum pasca menang di PTUN Jakarta.

“Untuk itu, sesuai surat edaran dari DPN PKPI Nomor. 35/DPN PKP IND/VII/2017 bahwa kami diminta untuk segera melakukan sosialisasi di tingkat partai maupun verifikasi untuk kepentingan Pemilu 2019,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga