DPRD Kota Gelar Paripurna Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura menggelar paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan setempat.
Share it:
Wakil Ketua I DPRD Kota Timbul Sipahutar (kanan) saat memimpin sidang paripurna Pembahasan 
Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan setempat
Jayapura, Dharapos.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura menggelar paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan setempat.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar,SH berlangsung di ruang rapat kantor DPRD setempat, Jumat (18/8).

Paripurna ini turut dihadiri Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM, Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM, Sekda Kota Rasmus D. Siahaya, SH, MM, unsur TNI -POLRI dan pimpinan OPD Lingkup Pemkot Jayapura.

Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar, SH mengatakan pihak legislatif mempunyai fungsi sebagai pembentuk Perda fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sedangkan kepala daerah selaku pelaksana perda atau kebijakan daerah.

“Untuk itu, Legislatif dan Eksekutif selaku unsur penyelenggara Pemerintahan daerah sesuai dengan peran tugas dan fungsi kita masing-masing untuk bekerja secara eksternal dan berupaya seoptimal mungkin mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Jayapura,” harapnya.

Lanjut Sipahutar, dengan ditetapkan PP RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota DPRD dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana operasional ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Jayapura.

“Sehingga tentu akan lebih bersemangat dalam meningkatkan kinerja sebagai wakil rakyat, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama-sama dengan Pemerintah Kota Jayapura untuk menyejahterakan warga masyarakat,” tandasnya.

Diakuinya, pengaturan hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD melalui PP Nomor 18 Tahun 2017 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang lalu.

Yakni masih menekankan pada tiga aspek hak keuangan DPRD yang mencakup penghasilan yang diterima yaitu tunjangan, kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.

Pengaturan dalam PP Nomor 18 tahun 2017 meliputi aspek penghasilan DPRD yaitu diberikan tunjangan transportasi dan tunjangan prestasi yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Untuk itu, diharapkan dengan diberikan tunjangan transportasi akan lebih mendukung mobilitas pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan sebagai wakil rakyat di kota Jayapura.

Sejalan dengan itu maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura akan dapat lebih efektif menyerap dan menampung berbagai aspirasi masyarakat saat melakukan kegiatan reses ke masing-masing daerah pemilihannya.

Ditambahkan juga mengenai belanja penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk disediakannya anggaran untuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD serta tenaga ahli fraksi.

“Hal ini tentu merupakan langkah strategi yang kami apresiasi dengan baik,” ucap Sipahutar.

Penyediaan kelompok pakar atau tim ahli serta tenaga ahli bagii fraksi diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja DPRD Kota Jayapura melalui saran dan masukan dari hasil kajian serta telah para tenaga ahli kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Sementara Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano,MM juga mengatakan Penyusunan Perda tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPRD yang diemban oleh pimpinan dan anggotanya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga