DPRD Kota Terima Raperda Hak Keuangan dan Administratif Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setempat.
Share it:
Anggota PDIP Perjuangan, John  Y. Betaubun, SH, MH, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi
Jayapura, Dharapos.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setempat.


Diterima dan ditetapkannya Raperda ini, disampaikan melalui Rapat Paripurna Tahap IV Masa Sidang ke II Tahun 2017 DPRD kota Jayapura, tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi (Balegda) terhadap Raperda  tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan, Selasa (22/8).

Paripurna sendiri dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD kota Jayapura, Timbul Sipahutar, SH.

Sementara dari kalangan eksekutif, hadir  Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM, Sekda Kota Rasmus D. Siahaya, SH, MM dan para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Jayapura.

Paripurna dilanjutkan dengan jawaban fraksi-fraksi terhadap pemandangan umum eksekutif, dan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Sehingga akhirnya proses pembahasan Raperda selesai dengan penyampaian pendapat akhir.

"Pada pendapat akhir 8  fraksi semuanya menyetujui Raperda menjadi Perda Kota Jayapura, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas Sipahutar.

Pada laporan pendapat akhir  dari Fraksi PDIP Perjuangan yang disampaikan John  Y. Betaubun, SH, MH, mengharapkan kepada Sekretaris Dewan sedapat mungkin apabila Walikota telah menetapkan peraturan sebagai realisasi dari Perda yang telah disidangkan dan ditetapkan Dewan, perlu menghitung hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan perbulan berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah tahun 2017 sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

Selain itu, dapat direalisasikan pembayaran hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura tepat pada waktunya.

Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar, SH saat menerima pendapat akhir fraksi PDI-P   
“Sekwan sudah harus memberikan bimbingan teknis kepada Staf Bagian Keuangan mulai dari proses pengajuan, permintaan besarnya dana yang harus dicairkan sampai pada proses pembayaran,” dorongnya.

Fraksi  PKB – Nasdem pada pendapat akhir fraksi yang di sampaikan Victor Hanasbey berharap agar TPAD dan Banggar Dewan mulai menghitung besarnya kebutuhan dana yang diperlukan untuk di anggarkan tahun 2017.

“Sehingga realisasi pembayaran hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota-anggota DPRD Kota Jayapura sudah dapat terwujud pada triwulan IV tahun 2017,” harapnya.

Sementara, Elia Karuri dari Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Sekwan agar menyiapkan tenaga- tenaga administrasi yang mampu melaksanakan pemenuhan hak pimpinan dan anggota Dewan agar tidak terjadi penemuan atau permasalahan dalam pembayaran hak.

Sedangkan, Ahmad Sujana, SE, M.Si dari Fraksi Partai Golkar berharap dengan ditetapkannya peraturan ini lebih meningkatkan kinerja Dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura.

Giovano Pattipawae dari Fraksi Gerindra dan Dra. W. Kambuaya dari Fraksi Hanura berharap penyesuaian keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kota Jayapura diberlakukan sejak ditetapkan Perda tersebut.

Selanjutnya, H. Abdul Rajab dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada pendapat akhir meminta konsekuensi adanya kenaikan hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan.

“Tentu dituntut pimpinan dan anggota Dewan lebih meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas, fungsi dan wewenang sebagai suatu kewajiban dalam mengimbangi beban yang diamanatkan rakyat kepada pimpinan dan anggota Dewan setelah hak-hak anggota terpenuhi,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga