DPRD Kota Tutup Sidang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura menggelar sidang penutupan Rapat Paripurna tahun 2017 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.
Share it:
Penyerahan catatan oleh Wakil Ketua DPRD kepada Wakil Wali Kota Jayapura menandai berakhirnya sidang
Jayapura, Dharapos.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura menggelar sidang penutupan Rapat Paripurna tahun 2017 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Pantauan Beritapapua.Dharapos.com di ruang rapat DPRD, Rabu (2/8), Wakil Wali Kota Ir. H. Rustam Saru dalam pidatonya usai ditetapkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jayapura TA 2016 menjadi Peraturan Daerah mengungkapkan penetapan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2016 sebesar Rp 1.278.729.340.456.74

“Penetapan ini juga sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas LKPD Kota Jayapura tahun 2016,” urainya.

Realisasi Belanja Daerah TA 2016 sebesar Rp 1.379.734.022.577.00 dan surplus anggaran pada tahun yang sama sebesar minus Rp 101.004.682.120.26

Selanjutnya, pembiayaan Neto TA 2016 sebesar Rp 194.506.675.607.68 di tambah surplus anggaran menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada LRA TA 2016 sebesar Rp 93.501.993.478.42

Maka total aset Pemerintah Kota Jayapura per 31 Desember 2016 pada neraca sebesar Rp 2.475.898.191.341, 12 total kewajiban daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp 10.783.936.506,00 dan total ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.456.114.254.835,12

“Sedangkan saldo kas akhir per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94.131.226.304,42 terdiri dari kas di kas daerah sebesar Rp 88.868.499.229,42, kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 39.502.004,00 kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 2.810.954.446,00 kas di bendahara FKTP sebesar Rp 394.239.704,00 dan kas di bendahara BOS sebesar Rp 2.010.298.989,00 dan kas lainnya sebesar Rp 7.731.932,00,” rinci Wawali.

Pada kesempatan yang sama, orang nomor dua di ibukota Provinsi Papua ini juga menghimbau kepada segenap jajaran eksekutif untuk terus bekerja secara profesional.

“Setiap aparatur sipil negara yang dikatakan profesional adalah mereka yang selalu berusaha melakukan perubahan-perubahan secara sistematis. Perubahan tersebut harus dimulai dari diri sendiri dan selanjutnya pada keluarga, di tempat kerja dan di lingkungan kehidupan sehingga pada gilirannya akan menghadirkan perubahan di Kota Jayapura tercinta,” himbaunya.

Kader PAN Papua ini pun menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD untuk terus mendorong peningkatan kinerja institusi melalui mekanisme kerja format dan inovasi tata kerja yang lebih baik.

“Hal ini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” tukasnya.

Di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura Timbul Sipahutar, SH dalam pidatonya menyampaikan beberapa catatan seusai mendengar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jayapura TA 2016.

“Maka sebagai pimpinan Dewan, kami menyampaikan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian eksekutif terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2016 yaitu catatan dan pendapat Dewan yang telah disampaikan melalui alat-alat kelengkapan Dewan,” lanjutnya.

Seperti, Badan Anggaran dan Komisi-komisi Dewan maupun pendapat akhir fraksi-fraksi sebagai lampiran keputusan DPRD Kota Jayapura dalam sidang dewan ini.

“Kiranya dapat dijadikan sebagai input dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan di kota Jayapura,” imbuh Sipahutar.

Pihaknya juga mendorong agar setiap program kegiatan harus teridentifikasi dengan baik dan benar serta dapat dianalisa secara objektif dan profesional juga transparan agar ada kebenaran, kecermatan dan kredibilitas demi adanya upaya perbaikan.

“Selanjutnya kami juga berpesan kepada OPD di jajaran Pemerintahan Kota Jayapura agar menindaklanjuti beberapa catatan yang telah disampaikan oleh alat-alat kelengkapan Dewan terutama yang belum patuh terhadap kebijakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga