Gubernur Siap Tindaklajuti Hasil Paripurna Pembahasan 4 Reperdasi

Gubernur Lukas Enembe resmi menutup sidang Paripurna DPR Papua yang membahas 4 Raperdasi bertempat di ruang Paripurna DPR Papua, Jumat (18/8).
Share it:
Penutupan sidang DPR Papua seusai membahas 4 Raperdasi bertempat di ruang Paripurna, Jumat (18/8)
Jayapura, Dharapos.com
Gubernur Lukas Enembe resmi menutup sidang Paripurna DPR Papua yang membahas 4 Raperdasi bertempat di ruang Paripurna DPR Papua, Jumat (18/8).

Ke 4 raperdasi tersebut masing-masing Raperdasi perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah provinsi Papua, Raperdasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua, Raperdasi tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, serta Raperdasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR Papua melalui fraksi-fraksi dan badan anggaran, badan pembentukan Perdasi, Perdasus daerah dan komisi-komisi yang dengan sungguh-sungguh bersama eksekutif telah membahas dan memberikan dukungan terhadap keempat rancangan Perdasi dalam sidang paripurna saat ini,” ucap Enembe di awal pidatonya.

Penyusunan dan pelaksanaan APBD bukan hanya untuk menuturkan kewajiban semata namun memastikan anggaran untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

“Pertanggungjawaban APBD TA 2016 dan RAPBD perubahan TA 2017 yang telah kita bahas dan disetujui oleh Dewan saat ini memiliki arti penting dan strategis untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran pada RPJMD TA 2013-2018 sebagai agregasi permasalahan dan harapan seluruh rakyat Papua,” cetusnya.

Dari keempat Raperdasi yang telah dibahas dalam sidang ini lanjut Enembe maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain Pemprov Papua sependapat dan mendukung sepenuhnya Raperdasi Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua.

Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan yang membutuhkan dukungan untuk menyerap aspirasi masyarakat sampai ke kampung-kampung.

Kemudian, usulan tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Papua No. 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penggunaan dana cadangan serta lebih memfokuskan dan melokalisir penggunaannya guna membiayai program- program prioritas dan strategis.

“Pemerintah daerah dan Dewan memiliki komitmen dan pandangan yang sama dalam penggunaan dana cadangan yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta dengan prinsip efisiensi efektivitas tepat sasaran transparan dan akuntabilitas,” lanjutnya.

Kemudian, dalam rangka menerapkan proses perencanaan dan penganggaran tahunan mulai dari tahapan penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS dan pembahasan serta penyusunan penetapan RAPBD diharapkan dijamin kesesuaiannya dan terjadwal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pikiran dan aspirasi Dewan terkait ketergantungan fiskal yang masih tinggi dari pendapatan transfer Pemerintah pusat sementara pada saat yang bersamaan dibutuhkan dana yang besar untuk melakukan percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

“Untuk itu, Pemprov Papua akan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan kita harus sebesar-besarnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya orang asli Papua,” tandasnya.

Gubernur juga memastikan akan tetap melanjutkan kebijakan mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembangunan dan unsur bersama Kabupaten/Kota dengan memberikan bantuan khusus yaitu dana 80 persen yang bersumber dari Dana Otsus serta 2 persen DAU Nasional.

Dana-dana  tersebut disalurkan untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan perekonomian rakyat serta pemenuhan infrastruktur dasar kampung, dana prospek, dana KPS, dana tambahan percepatan pembangunan infrastruktur serta dana gerbang Mas Hasrat Papua.

Diantaranya,  pelayanan kesehatan rujukan dengan kartu Papua sehat semakin ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan medis di seluruh wilayah Papua.

Juga percepatan penanggulangan angka buta aksara dan aksesibilitas pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah Papua.

Selain itu, memberikan penguatan pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Papua khususnya orang asli Papua serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus berbasis wilayah adat melalui pengembangan komoditas unggulan lokal dan peningkatan investasi yang tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan sumber daya alam Papua.

“Pembangunan jaringan transportasi terpadu semakin kita pacu dan percepat agar dapat menerobos keterisolasian wilayah sekaligus penyediaan energi listrik, penyediaan perumahan layak huni dan pemenuhan air bersih,” rincinya.

Pihaknya juga akan memastikan penyiapan pelaksanaan PON XX pada 2020 mendatang sebagai wujud terjunjungnya harkat dan martabat sebagai orang Papua dalam kesatuan negara RI.

Gubernur juga menekankan sebagai bangsa yang bermartabat dan berkepribadian yang 72 tahun telah menikmati kemerdekaan ini selayaknya setiap komponen bangsa harus menciptakan suasana saling percaya dan saling menghargai.

“Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat mengganggu hubungan keindonesiaan kita, harus kita hindari khususnya tindakan intoleransi, radikalisasi, diskriminasi dan pelanggaran HAM harus dilenyapkan dari Bumi Papua,” tandasnya.

Gubernur memastikan dari seluruh poin penting dan empat Raperdasi yang sudah dibahas dalam sidang ini akan segera ditindaklanjuti dengan memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, tim anggaran Pemda dan seluruh kepala SKPD untuk menindaklanjuti hasil Paripurna saat ini secara profesional.

“Dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga