Hingga 29 Agustus, 2,5 T Lebih Dana Desa Telah Masuk Rekening Pemda Papua

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Papua, Sarwan mengungkapkan pihaknya hingga 29 Agustus ini, telah menyalurkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 2,5 Triliun lebih ke rekening Pemerintah Daerah setempat.
Share it:
Ilustrasi Dana Desa
Jayapura, Dharapos.com 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Papua, Sarwan mengungkapkan pihaknya hingga 29 Agustus ini, telah menyalurkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 2,5 Triliun lebih ke rekening Pemerintah Daerah setempat.

Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari  total anggaran sebesar Rp 4.3 Triliun yang bakal dikucurkan untuk Pemerintah Provinsi Papua.

“Jadi, yang sudah di salurkan dari kas negara ke rekening Pemda hingga 29 Agustus 2017 ini yaitu sebesar Rp.2.5 Triliun lebih dan untuk Dana DAK sebesar Rp.1.5 Triliun lebih,” rincinya, saat dikonfirmasi, Selasa (29/8).

Sementara, untuk dana fisik Provinsi Papua yang sudah disalurkan sebesar Rp 3,9 Triliun lebih.
Sedangkan untuk Kota Jayapura lanjut Sarwan, dana desa yang telah disalurkan ke kas daerah sebesar Rp 9.5 Miliar lebih dan untuk dana DAK sebesar Rp 31.5 Miliar lebih.

Terkait progres penyaluran dana desa di Kota Jayapura, nantinya pihak Kantor Perbendaharaan Negara (PKN, red) bersama Wali Kota akan turun langsung ke kampung-kampung di Kota Jayapura.

“Tujuannya untuk melihat langsung realisasi penggunaan dana desa tersebut, apakah peruntukan dana tersebut ada manfaatnya untuk masyarakat atau tidak?” bebernya.

Sarwan juga meminta bantuan media untuk menyosialisasikan kepada publik serta bersama-sama mengawal penggunaan dana desa agar benar-benar diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan jika Pemda tidak bisa mengupload bukti-bukti untuk tahap pertama yang disalurkan yaitu minimal 75 persen maka sistem dana tersebut akan dihentikan karena semuanya sudah menggunakan sistem Online.

Olehnya itu, Sarwan mendorong Pemkot bahkan masyarakat  berkolaborasi untuk sama-sama mengawal penggunaan dana desa ini agar memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia menambahkan, KPK sudah turun untuk melihat atau mengawasi serta memantau proses penggunaan dana desa dan menghimbau pengelolaan dana desa wajib menggunakan sistem informasi keuangan desa yang dibangun oleh BPKP.

“Dan dari Kementerian Keuangan siap berkolaborasi dengan BPKP, Pemerintah kota dan aparat Kampung terkait dengan penggunaan dana desa,” tandasnya.

Sarwan juga menyinggung soal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat kecil termasuk di Papua.

Namun untuk Provinsi  Papua, diakuinya, penyerapan KUR  masih sangat rendah karena baru mencapai Rp 285 Miliar.

“Padahal Pagu yang disiapkan oleh Pemerintah pusat sangat besar hingga Rp 130 Triliun. Sementara Papua yang sangat luas ini hanya mendapat sebagian kecil saja,” tutup Sarwan.

(Har) 
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga