Ketua DPRD Kutuk Keras Aksi Penembakan di Deiyai

Ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR -PHDP) melakukan aksi demo di depan Kantor DPR Provinsi Papua, Selasa (8/8) siang.
Share it:
Ketua DPR Papua Yunus Wonda, SH, MH saat menerima pernyataan sikap SPMR - PHDP terkait  "Deiyai Berdarah"
Jayapura, Dharapos.com
Ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR -PHDP) melakukan aksi demo di depan Kantor DPR Provinsi Papua, Selasa (8/8) siang.

Gabungan massa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kota Jayapura ini mendesak DPRP Papua segera menyelesaikan insiden “Deiyai Berdarah” pada 1 Agustus lalu.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, SH, MH secara tegas mengutuk perlakuan biadab oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Negara memberikan senjata untuk melindungi rakyat di seluruh Indonesia, tetapi hari ini juga senjata membuat orang Papua habis di tanah ini,” tegasnya.

Wonda berjanji akan membawa aspirasi yang disampaikan para pendemo.

“Kami akan berikan ke seluruh fraksi untuk menyampaikan sikap politik pada saat sidang nanti ,” janjinya.

Terkait aktivitas PT Kuta Dewa di Kabupaten Deiyai, Wonda menegaskan pihaknya bakal mengambil tindakan sesuai aturan.

“Kalau memang dia kerja dengan APBD Provinsi Papua maka akan kami hentikan, tetapi kalau lewat APBD Kabupaten, itu berarti menjadi kewenangan Bupati setempat,” cetusnya.

Wonda juga berjanji akan menyurati Kapolda Papua dan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini.

Peserta aksi juga menggelar sejumlah pamflet pernyataan sikap  
Sebelumnya, Koordinator Umum Aksi, Lois Gobay membacakan pernyataan sikap mereka di depan Ketua DPR Papua Yunus Wonda beserta para anggotanya.

Adapun isi pernyataan sikap mereka sebagai berikut

1.Empat oknum anggota Brimob yang melakukan penembakan harus ditangkap dan diadili secara hukum

2.Kapolsek Tingginabut segera dicopot dari jabatannya.

3.Presiden dan Kapolri segera menggantikan Kapolda Papua karena banyak menyebabkan masalah selama kepemimpinannya

4.Bupati dan pimpinan SKPD kabupaten Deyai terkait segerah mencabut izin usaha PT Kuta Dewa.

5.PT. Kuta Dewa harus angkat kaki dari Kabupaten Deyai dan Wilayah Mepago.

6.Gubernur Papua harus segera membuka ruang dialog bagi penyelesaian kasus HAM di Tanah Papua.

7.Komisi Hukum dan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) harus turun untuk menyelesaikan masalah HAM di Tanah Papua dalam tahun 2017 ini.

8.Apabila dari ketujuh poin ini tidak terealisasi dalam bulan Agustus ini, maka kami akan kembali mengalang massa yang lebih besar dan melumpuhkan aktivitas akademi dan Pemerintah pada 1 September 2017.

Seusai membacakan aspirasi, mereka langsung menyerahkan kepada Ketua DPR Papua.

(Vian)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga