Komisi C DPRD Kota Dukung Penegakan Perda Rumah Sewa

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura sangat mendukung Pemerintah kota melalui Badan Pendapatan Daerah setempat dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2012.
Share it:
Komisi C DPRD Kota Jayapura saat rapat bersama Kepala Bapenda setempat DR. Fachruddin Pasolo (kanan)
Jayapura, Dharapos.com
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura sangat mendukung Pemerintah kota melalui Badan Pendapatan Daerah setempat dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2012.

Kedua perda tersebut masing-masing mengatur tentang usaha rumah sewa dan pajak daerah.

“DPRD kota Jayapura khususnya Komisi C  yang membidangi ekonomi dan keuangan pada prinsipnya mendukung penegakkan kedua Perda tersebut,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura, John  Y. Betaubun, SH, MH, kepada Beritapapua.Dharapos.com, Jumat (25/8).

Para pemilik rumah sewa sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 diwajibkan untuk membayar pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Dan untuk ini nilainya cukup menjanjikan, apalagi ditambah dengan keberadaan rumah sewa di Kota Jayapura yang setiap tahunnya terus bertambah sehingga dengan memberlakukan Perda 13 ini maka tentu akan menambah PAD kita,” cetusnya.

Perda ini lanjut Betaubun, berlaku bagi pemiliki rumah sewa dengan kapasitas 10 kamar atau lebih.

Untuk itu, Dewan berharap  agar seluruh rumah sewa yang ada Kota Jayapura segera di data secara lengkap dan para pemiliknya harus wajib menyetor pajak ke Pemerintah.

Betaubun mengakui, banyak kos-kosan yang selama ini tidak mengantongi izin bahkan tidak dikenakan kewajiban setor pajak.

“Dan Pemerintah kota sudah memberikan bonus yang sangat luar biasa selama periode kedua kepemimpinan Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM,” akuinya.

Karena itu, dengan pemberlakuan Perda 13 Tahun 2016 tentang pajak rumah sewa maka Komisi C DPRD Kota Jayapura berharap para pengusaha rumah sewa tidak berkeberatan akan hal tersebut.

DPRD kota Jayapura dalam hal ini Komisi C yang bermitra dengan Bapenda Kota Jayapura sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh instansi yang dipimpin DR. Fachruddin Pasolo.

“Kita juga berharap agar bukan saja rumah sewa di atas 10 kamar tapi juga di bawah 10 kamar harus memiliki surat izin tempat usaha,” sambungnya.

Komisi C juga mendukung kebijakan Pemkot bahwa semua rumah sewa yang akan dibangun dan yang akan beroperasi harus mengantongi surat izin tempat usaha dan surat izin membangun.

Dan dengan pemberlakuan Perda 13, maka pengusaha rumah sewa yang sudah membangun tapi belum memperoleh izin harus segera mengurus surat izin tempat usaha.

“Jadi, saya ingatkan para pengusaha rumah sewa di Kota Jayapura agar tidak saling menyembunyikan karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, MM adalah demi masa depan kota Ini,” imbuhnya.

Ketua GMKI Kota Jayapura ini menambahkan berdasarkan hasil hearing antara DPRD kota dengan Bapenda dan sesuai laporan dari pimpinannya, jumlah pemilik rumah sewa yang ada di Kota Jayapura mencapai 300 lebih.

Mereka itulah yang hadir dalam sosialisasi yang dibuka oleh Wali Kota diwakili Sekretaris Daerah Kota Jayapura.

“Karena itu, yang belum terdata namun rumah sewanya sudah beroperasi selama ini harus melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah karena nantinya siapa yang tidak menaati aturan tersebut maka ada sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perda,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga