Komnas HAM Papua Gelar Diskusi Publik Bahas Dampak Pilkada Serentak

Share it:
Foto bersama seusai diskusi publik membahas pelaksanaan Pilkada serentak dan HAM di Papua
Jayapura, Dharapos.com
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Papua menggelar diskusi publik guna membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Anggota KPU Papua Musa Sombuk dan juga Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas dihadirkan sebagai narasumber serta melibatkan alumni Silas Papare dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Youtefa, Kamis (31/8).

Perlu diakui bahwa bagian dari keunggulan pilkada secara langsung adalah adanya pergeseran sistem yang cukup mendasar, yakni dari sistem sentralistik ke sesentralistik.

“Dari pergeseran ini menimbulkan banyak permasalahan baik dari implikasi politik maupun dampak sosial ekonomi baik yang menguntungkan maupun tidak,” ungkap Plt Komnas HAM Papua, Frits Ramandey seusai acara diskusi.

Menurutnya, ada beberapa keunggulan penyelenggaraan Pilkada dengan model pemilihan secara langsung.

Pertama, pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipasif.

“Partisipasi jelas akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam Pilkada dalam arti partisipasi secara langsung merupakan pra kondisi untuk mewujudkan kedaulatan tangan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan,” urai Ramandey.

Ia melanjutkan, bahwa pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat, untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen yang kuat serta legitimasi di mata masyarakat.

Sehingga pemimpin yang baru tersebut dapat membuahkan keputusan-keputusan yang lebih baik dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas dan juga diharapkan akan terjadinya rasa tanggung jawab secara timbal balik.

“Ada beberapa hambatan pada proses Pilkada secara langsung sebagaimana terdapat dalam catatan pemantauan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, yakni beban anggaran yang sangat besar, intensitas konflik sosial dan politik berdimensi kekerasan, penyelenggara atau KPUD cenderung tidak netral dan Panwas Pilkada yang dibentuk terlambat,” bebernya.

Selain itu, juga ada beberapa faktor lainnya seperti money politik yang membelenggu kebebasan pemilih, PNS yang tidak netral dan tuduhan lain yang di alamatkan juga kepada TNI/Polri.

Kemudian, daftar pemilih ganda, kondisi geografis di Papua yang sulit, pasangan calon yang melakukan pendidikan politik yang menyesatkan, Panwaslu dan Bawaslu yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan serta proses Pemilukada ulang yang mahal.

Selanjutnya, calon petahana yang menggunakan jabatan untuk melakukan intervensi pada tahapan Pilkada dan sistem noken yang multi tafsir dalam penerapannya.

“Beberapa catatan ini menjadi cermin dalam rangka membangun suatu sistem pemilu di Papua yang baik dalam rangka terciptanya sistem demokrasi yang berkualitas dan pemenuhan HAM yang bermartabat,” terangnya.

Sementara itu, anggota KPU Papua Musa Sombuk yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa, tujuan diskusi ini adalah respons dari sejumlah opini yang berkembang bahwa Pilkada Papua sarat akan pelanggaran HAM.

“Sebagai KPU, kami mulai berdiskusi akan hal itu, karena dasarnya Pemilu itu adalah pengejewantahan dari Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak politik. Jadi kami harap opini yang berkembang ini mendapatkan pemahaman bahwa pelanggaran itu dimensinya seperti apa dan skalanya seperti apa dan bagaimana ke depannya, mengingat ke depan ada Pilgub dan Pilkada di 7 kabupaten,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa diskusi yang diprakarsai oleh Komnas HAM Papua, Alumni Silas Papare dan KPU Papua itu adalah sebagai langkah awal.

“Berikutnya akan lebih fokus lagi dalam segala aspek untuk diperbaiki,” pangkasnya.

(Vian) 
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga