LP-KPK Minta Dukungan Pemprov dan Kabupaten/Kota di Papua

Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP—KPK) sebagai mitra pemerintah berupaya terus-mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya di Provinsi Papua secara positif dan beretika.
Share it:
 Deklarasi Pelantikan dan Rakerda  LP—KPK Provinsi Papua di Aula Diklat
Kota Jayapura, Expo, Waena, Kota Jayapura, Sabtu (12/8)
Jayapura, Dharapos.com
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP—KPK) sebagai mitra pemerintah berupaya terus-mendorong  partisipasi  masyarakat dalam  mencegah  Tindakan Pidana  Korupsi (Tipikor), khususnya  di Provinsi Papua secara  positif  dan beretika.

Hal itu ditandai dengan dilantiknya Anggota LP-KPK Kabupaten pada  Deklarasi Pelantikan dan Rakerda LP-KPK Provinsi Papua, Sabtu (12/8).

Guna memaksimalkan itu, LP-KPK meminta dukungan Pemerintah Provinsi dan juga kabupaten/kota di Papua.

“Kami sangat mengharapkan adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya, untuk mendukung  kinerja LP-KPK di seluruh Bumi Cenderawasih ini,” harap Ketua  LP-KPK Provinsi Papua Saputra  Hadi Winarto, SH saat melantik Anggota LP-KPK Kabupaten pada  Deklarasi Pelantikan dan Rakerda  LP—KPK Provinsi Papua di Aula Diklat Kota Jayapura, Expo, Waena, Kota Jayapura, Sabtu (12/8).

Ditegaskan, pihaknya sangat  mendukung kehadiran LP—KPK di Provinsi Papua karena memiki tujuan mulia yaitu demi terciptanya masyarakat yang rukun, beriman dan inovatif serta patuh terhadap  segala ketentuan aturan perundangan-undangan yang berlaku di  NKRI.

“Kami menyampaikan terima  kasih atas peran  serta  dan partisipasi  LP-KPK  di wilayah hukum Provinsi Papua dalam rangka berperan aktif mendukung  program pemerintah demi kesejahteraan rakyat Papua,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua  Umum LP-KPK  Pusat Amirul S. Piola, SH  menuturkan, khusus  Rakerda adalah dalam rangka menyusun  rencana kerja LP-KPK di wilayah  Provinsi Papua kedepan.

Pasalnya,  LP-KPK pada hakekatnya   untuk membantu  program pemerintah, menjaring aspirasi rakyat dan bersinergi  dengan penegak hukum, khususnya   Kepolisian, Kejaksaan dan  Pengadilan di bidang Tipikor.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Papua

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga