Pengelolaan Aset Daerah Harus Bebas KKN

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan jajarannya agar dalam pengelolaan aset daerah harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Share it:
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johana OA Rumbiak, SE, MSi saat mewakili Gubernur menutup
Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2017
Balai Diklat BPSDM Papua, Cigombong, Kota Jayapura, Jumat (4/8)
Jayapura, Dharapos.com
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan jajarannya agar dalam pengelolaan aset daerah harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal ini disampaikannya saat menutup Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2017  Balai Diklat BPSDM Papua, Cigombong, Kota Jayapura, Jumat (4/8).

“Karena dengan demikian dapat mendukung terwujudnya birokrasi  pemerintah daerah yang kuat, bersih,  serta profesional,” tegas Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur  Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johana OA Rumbiak, SE, MSi.

Lanjutnya, aset atau barang  sebagai potensi daerah memiliki manfaat finansial dan ekonomi  yang bisa diperoleh pada masa  yang akan datang.

Bahkan dapat menunjang  peran  dan fungsi Pemda dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, sehingga harus dikelola secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya  berharap,  agar apa  yang peserta terima dan pelajari  pada pelatihan ini dapat diterapkan  dalam pengelolaan barang  inventaris daerah sehingga tak terjadi  kecurangan-kecurangan dalam pengelolaannya dan merugikan keuangan daerah,” harapnya.

Dimana dalam pengelolaan  aset daerah harus secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan  dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur juga menyampaikan ucapan  terima  kasih dan apresiasi yang tinggi  kepada  Badan Pengembangan SDM  Kemendagri RI, yang senantiasa  memberikan  perhatian  dalam pengembangan SDM Aparatur di provinsi paling timur Indonesia ini.

Ketua Panitia Penyelenggara Ni  Made Karmiasih, SE, MM  menuturkan, kegiatan  ini  bertujuan untuk meningkatkan komepetensi peserta  di  bidang pengelolaan aset daerah.

Sedangkan kompetensi  yang dibangun  dalam Diklat ini  agar  peserta memahami  pengelolaan aset daerah  yang  taat asas, efisiensi, efektif,  transparan dan akuntabel.

Kepada peserta  Diklat yang telah menyelesaikan seluruh  program dengan baik dan tingkat  kehadiran tak kurang dari 95 perserta  serta memenuhi persyaratan minimal dari aspek akademis dinyatakan berhasil dan selesai mengikuti Diklat dan diberikan  Surat Tanda Tamat Pendidikan  dan Pelatihan (STTPP).

Dari 40 peserta yang dinyatakan  berhak  menerima STTPP adalah 37 orang, sementara sisanya diberikan Surat  Keterangan.

(Piet)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga