Pengelolaan Keuangan Pimpinan - Anggota DPRD Diminta Tak Keluar Koridor

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM minta pengelolaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD tidak keluar dari koridor atau bertentangan dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah.
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM saat menyampaikan sambutan
Jayapura, Dharapos,com  
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM minta pengelolaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD tidak keluar dari koridor atau bertentangan dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu disampaikannya pada Pidato Pengantar Pembukaan Pembahasan Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura, di ruang sidang paripurna Dewan setempat, Jumat (18/8).

“Keuangan daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat,” tandasnya.

Hal ini diminta agar terarah pada empat pilar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Kota Jayapura yang tertib aturan, tertib administrasi, menuju WTP dan bebas korupsi untuk terus diimplementasikan baik oleh eksekutif maupun legislatif.

“Dengan satu harapan, dapat menjamin transparansi akuntabilitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” cetus Wali Kota.

Lanjutnya, penyusunan Perda tentang hak keuangan pimpinan DPRD bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPRD yang diemban pimpinan dan anggota yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Kesetaraan antara kepala daerah dengan DPRD serta beban tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat yang dipilih oleh rakyat maka sudah barang tentu untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD disediakan pendanaan yang memadai bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam mengemban fungsi kedewanan.

Wali Kota menyerahkan RanPerda Hak dan Kewajihan Dewan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura
Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 178 ayat 3 tentang keuangan dan administrasi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam peraturan pemerintah.

“Maka Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” urai Wali Kota.

Pengajuan Rancangan Perda Kota Jayapura tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD setempat adalah sesuatu kebutuhan yang mendesak dan tidak termasuk materi program pembentukan Perda tahun 2017.

Namun dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan hukum daerah dapat mengatur bahwa DPRD dan Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda (Prolegda).

Juga menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD terkait penghasilan kesejahteraan serta uang purnabakti yang dianggarkan dan
dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Timbul Sipahutar, SH mengatakan dengan ditetapkan PP RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Permendagri RI Nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana operasional ini diharapkan menjadi angin segar bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura

Usai menyampaikan pidato pengantar Wali Kota langsung menyerahkan rancangan Perda hak dan kewajihan  DPRD untuk diadakan pembahasan dan di tetapkan sebagai Perda kepada wakil ketua DPRD kota Jayapura.

Selain Wali Kota, turut hadir Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM, Sekda Kota, Rasmus D. Siahaya, SH, MM, unsur TNI -POLRI dan pimpinan OPD Lingkup Pemkot Jayapura.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga