PKP Indonesia Papua Resmi Bentuk Tim Penjaringan Balonkada

Pasca menang dalam gugatan di PTUN Jakarta, DPP PKP Indonesia Provinsi Papua telah resmi membentuk tim verifikasi penjaringan bakal calon kepala daerah (Balonkada).
Share it:
Sekretaris DPP PKPI  Papua, Willem M. Samori (kanan) saat memberikan keterangan pers 
Jayapura, Dharapos.com
Pasca menang dalam gugatan di PTUN Jakarta, DPP PKP Indonesia Papua telah resmi membentuk tim verifikasi penjaringan bakal calon kepala daerah (Balonkada).

Berkaitan dengan itu, Sekretaris DPP PKPI  Papua, Willem M. Samori menghimbau kepada seluruh Dewan Pengurus Kabupaten dan Provinsi Papua serta seluruh anggota DPRP serta seluruh pengurus DPP PKPI untuk berpartisipasi aktif dalam proses Pilkada Provinsi Papua 2018 dengan secara penuh membantu tim kerja yang telah resmi dibentuk.

“Kepada para calon baik Gubernur maupun Bupati juga agar jangan terpengaruh terhadap ajakan memberi dukungan politik pada Pilkada provinsi dan seluruh kabupaten di Papua dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita harus belajar dari kasus dukungan DPP PKPI Provinsi Papua kepada salah satu bakal Calon Wali Kota Jayapura periode 2017-2022 agar jangan terulang,“ ungkapnya saat memberikan keterangan pers bertempat di Sekretariat DPP PKP Indonesia Papua, Jalan Tasangkapura, Kota Jayapura, Selasa (8/8).

Samori juga mendorong jika ada bakal calon gubernur, wakil gubernur dan bakal calon bupati atau wakil bupati periode 2018-2023 yang merasa dirugikan atas dukungan yang ilegal dapat segera melaporkan kepada pihak berwajib dan kepada pengurus DPP PKP Indonesia Papua 2017-2021.

“Kepengurusan di daerah merujuk dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) PKPI karena yang bermasalah tersebut berada di tingkat nasional,” lanjutnya.

Untuk itu, setelah turunnya putusan PTUN Jakarta, pihaknya tetap membuka jalan islah sambil menunggu keputusan inkrah.

“Karena dari pihak Hendropriyono saat ini juga masih melakukan banding tetapi jika kita mengacu kepada putusan PTUN maka harus dicabut karena dalam putusan PTUN ada eksekusi dan ini beda dan perdata,” urai Samori sembari menambahkan jika sudah dicabut tentu bisa dipidanakan jika ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan PKPI.

Saat ini surat eksekusi sementara ditunggu sehingga jika ada gerakan-gerakan lain yang dilakukan mengatasnamakan DPN PKPI maka akan dipidanakan.

“Jika ada calon Gubernur maupun Bupati yang berhubungan dengan pihak sebelah maka kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi,” tandasnya.

Lanjut Samori, Musriadi telah ditunjuk Ketua Tim Kerja Penjaringan Calon Gubernur, Wagub dan Bupati serta Wabup  se Provinsi Papua periode 2018-2023 berdasarkan SK yang didapat dari DPP PKPI Provinsi Papua.

Tim kerja penjaringan Cagub dibentuk berdasarkan instruksi DPN.

“Tim ini bekerja berdasarkan aturan internal partai seperti dalam konsideran dalam SK yang diterbitkan kepada tim kerja penjaringan calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yaitu peraturan partai tentang tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor 3/DPP/PKP Indonesia/I/2016 , tanggal 9 Januari 2016 yang menjadi rujukan hukum dalam bekerja,” lanjutnya.

Nantinya, ada 3 tahapan yang pertama yaitu tahap penjaringan, penyaringan dan tahap penetapan.

“Bentuk tahap penjaringan tahap di mana bersifat yaitu pengajuan surat lamaran dari bakal calon boleh dilakukan oleh calon sendiri maupun dengan pasangannya yang nantinya akan dilakukan satu bulan setelah penetapan KPU dan jadwal pelaksanaan Pilkada,” rinci Samori.

Sementara itu, terkait dengan Cagub yang akan diusung oleh PKPI hingga saat ini belum ada titik terang karena pihak DPP belum berani untuk membeberkan siapa yang menjadi calon yang akan mendapat dukungan dari PKPI nanti.

“Untuk cost politik berdasarkan himbauan dari pusat bahwa tidak ada itu namun jika ada kerelaan dari calon yang akan diantar Jakarta maka tentu harus membutuhkan biaya,” akuinya.

Pihaknya tidak punya hak menetapkan bakal calon karena tugas tim hanya menjaring calon untuk dibawa ke pusat.

“Jika bakal calon yang ingin maju maka tentu harus membiayai pihak partai yang akan mengurus ke Jakarta karena partai tersebut tidak memperbolehkan adanya mahar dari bakal calon,” tukasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPP PKP Indonesia Papua Junaedi Rahim juga menegaskan kepada semua bakal calon Bupati maupun Gubernur untuk tidak salah dalam mengikuti proses di partai tersebut.

”Saya ingatkan sejak awal kepada para calon agar tidak membawa diri kepada pihak yang mengatasnamakan Partai PKP Indonesia selain dari kami.  Saya peringatkan untuk tidak dilayani karena pada akhirnya nanti akan merugikan para calon sendiri,” tukasnya.

(Har)
Pantas vor Ambon 1
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga